Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BERTEMPAT di Hotel Westin Surabaya, pada hari ini, Selasa 7 Desember 2021, Inspektur Utama Setyanta Nugraha mewakili Sekjen DPR-RI menerima Anugerah Meritokrasi Hasil Penilaian Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan kategori 'BAIK'.
Sistem merit adalah merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan guna mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral, dan berkinerja tinggi.
Penerapan sistem merit sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam implementasinya mewajibkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui seleksi terbuka, dan instansi pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip merit dalam manajemen ASN. Kebijakan tersebut hanya dikecualikan bagi instansi yang sudah menerapkan sistem merit.
Selaras dengan amanat tersebut, beberapa progres dan perubahan telah dilaksanakan untuk terwujudnya sistem merit di Sekretariat Jenderal DPR-RI. Hal ini ditandai dengan telah ditetapkannya Peraturan Sekjen Nomor 21 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Setjen DPR-RI di mana setiap jabatan telah memiliki standar kompetensi tertentu.
Di samping itu juga telah dilaksanakan assesment untuk memetakan kompetensi dan kualifikasi para ASN di Seketariat Jenderal DPR-RI. Bahkan telah juga dilakukan Test EPTIGO (English Proficiency Test For Indonesian Government Officials). Yaitu uji untuk tes kemampuan bahasa Inggris yang berkaitan dengan tugas sehari-harinya.
“Kita bersyukur dengan capaian ini, dan sebagai pelecut untuk terus meningkatkan apa yang sudah dilakukan selama ini, terutama tata kelola jajaran SDMA dengan upaya-upaya yang sistematis, mengikuti prosedur, standar, kriteria yang selama ini sudah dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, KASN maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Inspektur Utama Setyanta Nugraha.
Berharap momentum ini dijaga dan ditingkatkan terus agar meritokrasi atau sistem merit di Sekretariat Jenderal DPR-RI betul-betul objektif dan independen sehingga SDM di Sekretariat Jenderal menjadi SDM yang unggul dan mampu bersaing dengan SDM Parlemen negara lain. (OL-10)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Nilai sebuah perusahaan saat ini tidak lagi ditentukan terutama oleh aset fisik, melainkan oleh kekuatan aset tak berwujud, khususnya merek.
PHE ONWJ dianugerahi penghargaan dalam kategori Mengembangkan Keanekaragaman Hayati melalui program OTAK JAWARA.
Sebanyak 32 kategori penghargaan telah disiapkan untuk memberikan apresiasi tertinggi kepada para nomine yang telah mewarnai dunia hiburan sepanjang tahun lalu.
Selain kapasitasnya sebagai pendakwah nasional, kreativitas Ustaz Abdul Somad dalam mengemas pesan agama menjadi poin utama penilaian.
Kabupaten Mimika meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 untuk kategori Madya.
Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung per 31 Desember 2025 mencapai Rp1,8 triliun, dari yang ditargetkan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 sebesar Rp2,2 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved