Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyindir kebiasaan kapolda-kapolres kerap sowan ke organisasi masyarakat (ormas) bermasalah yang dikenal sering membuat keributan.
Menanggapi hal itu, Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono meminta ormas agar tidak membuat keributan serta tidak melanggar aturan atau hukum yang ada.
"Sehingga Polri mengimbau kepada ormas untuk taat terhadap aturan yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan," papar Rusdi kepada Media Indonesia, Minggu (5/12).
Hal itu, kata Rusdi, termaktub dalam perppu no 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.
Dari perppu tersebut, terdapat hal-hal yang dilarang dilakukan ormas, di antaranya dilarang melakukan penistaan terhadap suku, agama, ras atau golong
"Ormas juga dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial," tegas Rusdi.
"Dan juga dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai peraturan perundang undangan," tambahnya.
Jika melanggar, Rusdi menegaskan pihaknya tentu akan menindak tegas ormas yang sering membuat onar tersebut.
Rusdi juga menyebut aparat kepolisian akan mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). "Kami siap melaksanakan arahkan bapak presiden," papar Rusdi, Sabtu (4/12).
Menurutnya, arahan Presiden Jokowi sangat jelas dan tegas bahwa menjaga wibawa institusi adalah penting.
"Sehingga insan Bhayangkara harus bisa menjaga kewibawaan institusi," terangnya.
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan sindirannya itu dalam Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2021 yang digelar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12).
Presiden mempertanyakan cara-cara kepala kepolisian yang sowan ke ormas. Presiden pun meminta agar Polri menjaga kewibawaannya.
"Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat. Saudara-saudara harus memiliki kewibaan. Polri harus memiliki kewibawaan," ucap Jokowi. (Ykb/OL-09)
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan agar tidak ada pihak yang memaksa pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang perayaan Idul Fitri.
Unggahan BEM UGM yang menampilkan simbolisasi Presiden Republik Indonesia menuai kritik tajam.
PENGAMAT Transportasi Darmaningtyas mengatakan parkir liar di Jakarta akan menjadi sumber pemasukan bagi organisasi masyarakat (ormas) alih-alih menambah kas daerah.
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved