DPR Minta Pemerintah Awasi Kinerja Perusahaan yang Laksanakan IPO

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyampaikan, dalam melaksanakan rencana Initial Public Offering  (IPO) dan right issue BUMN tahun 2021-2022, Kementerian BUMN harus memperhatikan secara serius waktu dan kondisi yang tepat, termasuk mempertimbangkan BUMN yang masih memiliki prospek yang baik.

"Kami di Komisi VI menekankan agar Kementerian BUMN dapat memaparkan dengan rinci dan detail rencana strategis terkait masing-masing IPO sebelum pelaksanaannya," ujar Nevi dalam keterangan persnya, Sabtu (4/12).

"Salah satu persoalan dalam BUMN terkait IPO adalah mekanisme pelepasan sahamnya. Dalam RUU BUMN yang sedang digodok di DPR, pelepasan saham yang tidak mengakibatkan privatisasi tidak perlu mendapat persetujuan DPR," jelas Nevi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, dengan krusialnya pelaksanaan IPO oleh perusahaan pelat merah ini, Kementerian BUMN mesti mampu memperhitungkan dengan baik pelaksanaan IPO dan right issue, sehingga menarik dan mendapat dukungan maksimal dari publik maupun investor, serta menghasilkan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi perusahaan milik negara ini.

Nevi juga memaparkan salah satu hasil keputusan rapat di Komisi VI adalah, Kementerian BUMN dapat dengan segera memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai BUMN yang sudah go public, namun belum memiliki kinerja optimal.

Selain itu, tambahnya, Kementerian BUMN diminta melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan setidaknya setahun setelah IPO dilakukan.

"Saat ini, Komisi VI telah mendukung Kementerian BUMN untuk melepaskan perusahaan dan anak perusahaan BUMN dengan penghasilan di bawah Rp50 miliar kepada pengusaha nasional. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian BUMN mesti segera melakukan pemaparan dan penjelasan kepada Komisi VI terkait dukungan yang sudah diberikan," ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu.

Legislator asal Sumatera Barat ini juga mengatakan, saat ini masih ada pola komunikasi antara Kementerian BUMN dengan DPR yang perlu diperbaiki, terutama pada pengelolaan BUMN yang mendapat sorotan publik.

Ia menjelaskan, untuk menghindari polemik di tengah masyarakat, pengelolaan BUMN mesti jelas dan transparan karena perusahaan ini milik negara yang mesti dioptimalkan untuk melayani kepentingan rakyat banyak.

"Saya mengingatkan betul, bahwa proses right issue yang dilakukan di tahun 2021 ini, harus mengantisipasi adanya saham negara yang terdilusi akibat proses ini. Di kemudian hari, Kementerian BUMN harus melakukan berbagai skenario untuk melindungi saham negara," tutup Nevi. (RO/OL-09)