Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Lodewijk F Paulus menetapkan Ketua Komisi III DPR yang baru. Dia adalah Bambang Wuryanto menggantikan Herman Herry.
"Apakah saudara Herman Herry digantikan saudara Bambang Wuryanto dapat disetujui," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
"Setuju," jawab seluruh anggota Komisi III.
Sementara itu, Herman mengaku legowo terhadap rotasi yang dialaminya. Dia ditugaskan sebagai anggota Komisi VII. "Sebagai seorang politisi, tentu siap ditugaskan kemana saja," kata Herman.
Eks Wakil Ketua Komisi III itu mengaku bangga telah menjadi bagian komisi yang membidangi hukum itu selama 15 tahun. Dia ditempatkan di Komisi III sejak periode 2004-2009.
Baca juga: Aset BLBI Senilai Rp492 Miliar akan Diserahkan ke 7 Kementerian dan Pemkot Bogor
"Tentu waktu yg sekian lama, selama saya menjadi anggota sampai menjadi wakil ketua, lalu di dua tahun lebih menjadi ketua komisi, sudah banyak suka dan duka kebersamaan di Komisi III," ujar dia
Sementara itu, Bambang meminta rekan-rekannya membimbingnya selama menjadi Ketua Komisi III. Sebab, dia mengaku tak punya pengalaman hukum.
"Karena tidak ada kaitannya dengan hukum, maka para pimpinan yang sudah lama di sini pasti akan membinging kami bersama-sama," kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut.
Eks Wakil Ketua Komisi VII itu menyebut bukan hal yang tabu jika Komisi III dipimpin seseorang yang tak memiliki latar belakang hukum. Hal itu biasa terjadi semenjak 2004.
"Termasuk senior saya Pak Kahar (anggota Komisi III Kahar Muzakir). Termasuk Pak Herman Hery juga ndak (background hukum). Cuma beliau berdua ini mohon izin punya kemampuan memecahkan rimba rancangan, sehingga paham betul hukum rimba," ujar dia. (OL-4)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Mantan Menhub Budi Karya Sumadi mangkir dari panggilan KPK terkait pengembangan kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang turut menjerat Sudewo.
KPK menyatakan tidak mempermasalahkan batalnya Jamdatun Kejagung Narendra Jatna bersaksi dalam sidang ekstradisi buronan Paulus Tannos di Singapura karena sudah ada afidavit.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved