Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEJAKSAAN Tinggi Sulawesi Utara menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pembebasan lahan tanah untuk pembangunan ruas jalan Manado Outer Ring Road III tahun 2018 pada Dinas Prasarana dan Pemukiman (Praskrim) Sulawesi Utara.
Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer, penyelidikan mulai dilakukan pada Jumat (19/11).
"Tim Penyelidik pada Aisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulawesi Utara menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara," katanya melalui keterangan tertulis, Minggu (21/11).
Penyelidikan terkait mafia tanah di Sulawesi ini menjadi yang kedua dilakukan Kejaksaan. Sebelumnya, Kejati Sulawesi Tenggara juga menyelidiki dugaan rasuah yang berpotensi merugikan keuangan negara pada penguasaan dan pengalihan secara melawan hukum tanah dan bangunan (aset) milik Lembaga Peneliti-Lembaga Pengabdian Masyarakat (LP-LM) Universitas Halu Oleo.
Baca juga : Marak Mafia Tanah, Masyarakat Harus Pahami Prosedural Agraria
Sebelumnya, Kejaksaan juga menyelidiki kasus dugaan mafia tanah yang memenuhi kualifikasi korupsi di DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Pada Senin (15/11),
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejagung Supardi mengaku banyak menemukan perkara tindak pidana korupsi terkait mafia tanah. Hal itu didapat setelah pihaknya melakukan inventarisasi seluruh perkara yang ada di Indonesia.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin sendiri telah memerintahkan seluruh satuan kerja untuk membentuk Tim Khusus guna memberangus sindikat mafia tanah. Tim tersebut merupakan kolaborasi dari bidang Intelijen, Pidana Umum (Pidum), dan Pidana Khusus (Pidsus). (OL-7)
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
PRESIDEN Joko Widodo memasuki 2022 dengan kepercayaan tinggi.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memperingatkan anggotanya yang tidak menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
KEBIJAKAN menunda proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap calon kepala daerah peserta Pilkada 2024 dinilai politis.
KEJAKSAAN Agung menunda proses hukum calon kepala daerah (cakada) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Pelabuhan Bitung, Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Akses Terpadu di Sulawesi Utara
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan kenaikan status keduanya dari Level II Waspada menjadi Level III Siaga,
Berdasarkan pemantauan visual dan instrumental, Gunung Ruang menunjukkan peningkatkan aktivitas vulkanis
Tidak teramati adanya erupsi, dan ini menunjukkan adanya penrunan aktivitas erupsi di Gunung Ruang
Hari ini, kegempaan Gunung Ruang tercatat 2 kali gempa vulkanis dalam dan 4 kali gempa vulkanis dangkal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved