Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani turut menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI hari ini. Kepada Panglima TNI yang baru Jenderal Andika Perkasa, Puan menitipkan pesan khusus.
Sertijab dari Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Jenderal Andika Perkasa digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/11).
Pelaksanaan sertijab berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 106/TNI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang ditetapkan pada 17 November 2021.
“Dengan pergantian pimpinan di tubuh TNI, semoga TNI dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya menjaga kedaulatan NKRI dengan semakin lebih baik lagi,” kata Puan.
Dia berharap Jenderal Andika melanjutkan tugas yang sudah dimulai dan dilaksanakan Marsekal Hadi secara profesional. Puan pun menyampaikan pesan khusus untuk Jenderal Andika.
“TNI sebagai salah satu elemen bangsa yang bertugas dalam penanganan pandemi covid-19, saya secara khusus meminta agar TNI menjadi garda terdepan program vaksinasi di daerah-daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal),” pesannya.
TNI harus terus membantu dalam pengawasan serta penegakkan disiplin protokol kesehatan. Apalagi dilaporkan sebanyak 17 ribu orang yang positif Covid-19 bebas beraktivitas di fasilitas publik seperti mal berdasarkan pantauan aplikasi PeduliLindungi.
“Peran TNI sangat diperlukan untuk membantu pemerintah mengingatkan agar masyarakat disiplin protokol kesehatan walaupun kondisi Pandemi Covid-19 sudah lebih baik,” ujarnta.
Kesadaran masyarakat dinilai penting, terutama jelang masa libur hari raya Natal 2021 dan tahun baru 2022. Hal ini agar Indonesia tidak mengalami gelombang ketiga Covid-19, kata Puan, sosialisasi yang masif serta penegakan aturan harus diutamakan.
“Pemerintah sudah mengumumkan akan menerapkan kebijakan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Natal dan tahun baru. Mari semua elemen bangsa bekerja sama mengingatkan masyarakat agar mematuhi ketentuan tersebut,” tuturnya.
Puan mengatakan, kepatuhan protokol kesehatan akan menjadi modal bagi Indonesia keluar dari pandemi Covid-19.
Dia mengingatkan, jangan sampai Indonesia seperti sejumlah negara lain di Eropa, Tiongkok, dan sejumlah negara bagian Amerika Serikat yang kini kembali mengalami lonjakan kasus corona.
“Hindari dulu berpesta dan berkerumun saat libur akhir tahun nanti. Dan sebisa mungkin tidak bepergian ketika liburan. Jangan sampai Indonesia kembali mengalami kesulitan menghadapi Covid-19 seperti yang telah kita rasakan betapa sulitnya pertengahan tahun lalu,” tukasnya. (Sru/OL-09).
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved