Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
KETUA DPR RI Puan Maharani turut menghadiri serah terima jabatan (Sertijab) Panglima TNI hari ini. Kepada Panglima TNI yang baru Jenderal Andika Perkasa, Puan menitipkan pesan khusus.
Sertijab dari Marsekal Hadi Tjahjanto kepada Jenderal Andika Perkasa digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/11).
Pelaksanaan sertijab berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 106/TNI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang ditetapkan pada 17 November 2021.
“Dengan pergantian pimpinan di tubuh TNI, semoga TNI dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya menjaga kedaulatan NKRI dengan semakin lebih baik lagi,” kata Puan.
Dia berharap Jenderal Andika melanjutkan tugas yang sudah dimulai dan dilaksanakan Marsekal Hadi secara profesional. Puan pun menyampaikan pesan khusus untuk Jenderal Andika.
“TNI sebagai salah satu elemen bangsa yang bertugas dalam penanganan pandemi covid-19, saya secara khusus meminta agar TNI menjadi garda terdepan program vaksinasi di daerah-daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal),” pesannya.
TNI harus terus membantu dalam pengawasan serta penegakkan disiplin protokol kesehatan. Apalagi dilaporkan sebanyak 17 ribu orang yang positif Covid-19 bebas beraktivitas di fasilitas publik seperti mal berdasarkan pantauan aplikasi PeduliLindungi.
“Peran TNI sangat diperlukan untuk membantu pemerintah mengingatkan agar masyarakat disiplin protokol kesehatan walaupun kondisi Pandemi Covid-19 sudah lebih baik,” ujarnta.
Kesadaran masyarakat dinilai penting, terutama jelang masa libur hari raya Natal 2021 dan tahun baru 2022. Hal ini agar Indonesia tidak mengalami gelombang ketiga Covid-19, kata Puan, sosialisasi yang masif serta penegakan aturan harus diutamakan.
“Pemerintah sudah mengumumkan akan menerapkan kebijakan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Natal dan tahun baru. Mari semua elemen bangsa bekerja sama mengingatkan masyarakat agar mematuhi ketentuan tersebut,” tuturnya.
Puan mengatakan, kepatuhan protokol kesehatan akan menjadi modal bagi Indonesia keluar dari pandemi Covid-19.
Dia mengingatkan, jangan sampai Indonesia seperti sejumlah negara lain di Eropa, Tiongkok, dan sejumlah negara bagian Amerika Serikat yang kini kembali mengalami lonjakan kasus corona.
“Hindari dulu berpesta dan berkerumun saat libur akhir tahun nanti. Dan sebisa mungkin tidak bepergian ketika liburan. Jangan sampai Indonesia kembali mengalami kesulitan menghadapi Covid-19 seperti yang telah kita rasakan betapa sulitnya pertengahan tahun lalu,” tukasnya. (Sru/OL-09).
Presiden menekankan kekuatan pertahanan tidak hanya menjadi simbol kedaulatan, tetapi juga kunci untuk melindungi kekayaan alam bangsa.
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
PANGDAM I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.
Macron mengatakan kenangan yang paling membekas ialah di saat dirinya mengunjungi Akademi Militer di Magelang.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved