Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) DPR RI Willy Aditya menyebutkan beberapa fraksi mengirimkan surat kepada pimpinan Panja meminta menunda pengambilan keputusan RUU tersebut.
"Ada beberapa fraksi yang bersurat kepada pimpinan Panja untuk menunda pengambilan keputusan RUU TPKS menjadi usul inisiatif DPR," kata Willy di Jakarta, hari ini.
Ia menyebutkan fraksi-fraksi yang mengirimkan surat tersebut beralasan masih membutuhkan pendalaman terhadap materi RUU TPKS. Namun, Willy enggan menyebutkan nama-nama fraksi yang mengirimkan surat tersebut kepada pimpinan Panja.
Baca juga: Cegah Seleksi di Ruang Gelap
Karena adanya surat tersebut, menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI itu, Rapat Panja RUU TPKS pada hari Rabu (17/11) tidak jadi mengambil keputusan untuk menyetujui RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR RI.
"Kami masih melakukan komunikasi lintas fraksi agar bisa diambil keputusan pleno di Baleg DPR RI," ujarnya.
Willy mengatakan bahwa Panja RUU TPKS akan melakukan rapat kembali pada hari Kamis (18/11) untuk membahas poin-poin yang masih dianggap kontroversial.(Ant/OL-4)
DPR RI menjanjikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT dapat diselesaikan tahun ini. Hal itu disampaikan Pimpinan Baleg Bob Hasan
Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan RUU Perampasan Aset masuk dalam prolegnas akhir tahun
PEMBENAHAN tata kelola royalti musik kembali menjadi perhatian utama dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada pekan lalu.
KOALISI Masyarakat Sipil Kawal RUU Masyarakat Adat menilai proses pengakuan masyarakat adat di Indonesia hingga kini masih dilakukan secara bersyarat, berlapis, dan sektoral.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI menetapkan Prolegnas Prioritas 2025–2026 dengan total 67 RUU.
Baleg DPR RI bersama Kemenkumham dan PPUU DPD RI resmi menetapkan Prolegnas Prioritas 2026 dengan 67 RUU.
KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Hingga kini, baru 4 dari 7 peraturan pelaksana dari UU TPKS yang ditetapkan pemerintah.
Komnas Perempuan mendorong Presiden Joko Widodo mengesahkan lima dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS yang tersisa.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tidak akan membiarkan pemerkosa melenggang bebas tanpa dihukum.
Proses penyusunan dan pembentukan peraturan turunan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sudah memasuki tahapan proses akhir
Kekerasan seksual merupakan isu krusial yang masih rawan terjadi di tempat kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved