Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISI IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik dalam pengawasan terhadap permasalahan pembayaran klaim Covid-19 ke seluruh rumah sakit di Sumatera Utara (Sumut).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar mengatakan pihaknya hendak mengkonfirmasi hal tersebut dengan sejumlah pihak terkait pada pertemuan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sumut.
“Kami datang ke Sumut ini untuk melihat dan mengawasi dispute (sengketa) klaim RS terhadap pembiayaan pasien Covid-19. Mana yang belum teratasi akan kami bawa dalam rapat untuk dibahas oleh Komisi IX ini,” terang Ansory di Medan, Sumut, Selasa (16/11/2021).
Sebelumnya, persoalan dispute klaim tersebut diperoleh saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI) beberapa bulan yang lalu.
Oleh karena isu tersebut, Ansory mengatakan Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan skali ini dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan pada RDP itu.
"Mengingat pada saat itu, masih terdapat beberapa permasalahan yang dikemukakan, antara lain dispute yang disebabkan kendala administratif," jelas politisi PKS tersebut.
Beberapa permasalahan dispute itu seperti data serta identitas pasien, masih terkendala dengan sistem e-klaim Kementerian Kesehatan dan e-klaim BPJS Kesehatan seperti tidak terbacanya dokumen yang telah di-upload, hingga kriteria pasien yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sampai dengan permasalahan kurangnya tenaga di rumah-sakit, sehingga mengalami keterlambatan untuk pengajuan klaim.
Adapun menurut Ansory, Kementerian Kesehatan sendiri telah membentuk 34 tim penyelesaian klaim dispute (TKPD) tingkat provinsi, salah satunya yang ditemui pada kunker di Sumut ini.
Harapan keberadaan tim itu mampu menyelesaikan permasalahan klaim Covid-19 yang dikeluhkan banyak pihak rumah sakit. (RO/OL-09)
Kebijakan ini menjadi yang pertama di Indonesia dan diharapkan mampu mengurangi beban awal masyarakat saat membeli rumah.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penggeledahan terkait kasus korupsi dugaan korupsi proyek pembangunan jalan Sumut.
Budi mengaku belum bisa mempublikasikan berbagai lokasi yang menjadi tempat dilakukan penggeledahan, maupun hasil penggeledahan yang dimaksud.
Johanis menuturkan KPK telah menjalin nota kesepahaman bersama Pemerintahan Provinsi, Aceh, Riau, Sumatra Barat, Sumatera Utara, Jambi.
KPK melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pengerjaan proyek berbeda di Sumatra Utara (Sumut). Hitungan kasar uang suap dalam perkara itu diduga menyentuh Rp46 miliar.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT), terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut).
Dengan menyandang nama Nusantara, lanjut Imas, menjadikan rumah sakit tersebut sebagai pelayanan kesehatan yang mencakup masyarakat lebih luas tanpa membeda-bedakan
BANYAK penyakit akibat kerja saat ini tetapi belum dilaporkan. Karenanya, RS Umum Pekerja diharapkan menjadi menjalankan pelayanan yang cepat, inklusif, dan profesional.
Seminar dan Workshop Perumahsakitan PERSI Wilayah DKI Jakarta ke-5 & IRSJAM Expo 2025 dibuka Selasa (24/6) di Jakarta.
Di tengah menunggu perkembangan kondisi kesehatan sang suami, Inul pun menebar romantismenya dengan sang suami.
Festival ini mengusung tema "Strategi Pengembangan Layanan Center of Excellence Rumah Sakit Berbasis Kompetensi dengan Pendekatan Lean Management".
RSUD Ki Ageng Brondong ini memenuhi empat layanan dasar RSUD type D yakni Poli anak, Poli penyakit dalam, Poli bedah, dan Poli kandungan, Poli gigi dan medical check up.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved