POLITIKUS PDIP Junimart Girsang mendesak adanya kepastian hukum di kasus korupsi payment gateway di Imigrasi Kemenkumham yang menyeret nama mantan Wamenkumham era SBY Denny Indrayana.
Hal itu disampaikan oleh Junimart merespons perkembangan kasus yang melibatkan Denny Indrayana tersebut. Perkara ini dan ditangani Polda Metro Jaya serta Kejati DKI ini, Denny sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka tipikor.
Baca juga: DPR RI Sambut Langkah Badan POM Terbitkan EUA Vaksin untuk Anak
"Kasus PG (Payment Gateway) yang super menghebohkan ketika itu ternyata mengendap juga penyidikannya di bagian tipikor POLRI. Para penggiat anti korupsi pun sepertinya tidak responsif mengkritisinya sebagaimana dugaan kasus- kasus korupsi yang ada selama ini," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini Selasa, (2/11).
Junimart menegaskan, Polri dengan program presisinya wajib trasnparan kepada publik mengenai proses penyidikan kasus ini. Hal ini perlu dilakukan demi keadilan dan kepastian hukum.
"Polri dengan PRESISI-nya wajib transparan menyampaikan ke publik sudah sampai sejauhmana proses penyidikan kasus PG ini. Hal ini sangat perlu demi keadilan dan kepastian hukum," tegas Junimart.
Junimart menegaskan, asas equality before the law harus tetap berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, Junimart mendesak adanya kejelasan dan kepastian dari kasus tersebut.
"Kalau memang Penyidik tidak dapat memenuhi petunjuk-petunjuk Jaksa dalam rangka pratut sebaiknya perkaranya diberhentikan saja supaya hak seseorang tidak tersandera," papar Junimart.
Dengan demikian, Junimart berharap, agar Polri dengan konsisten dapat menrealisier nilai-nilai presisinya dalam kasus ini.
"Untuk itu sekali lagi kita minta POLRI dengan konsisten merealisier nilai-nilai Presisinya,"tandas Junimart. (RO/OL-6)
