Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KETUA DPR RI Puan Maharani hari ini akan memimpin Rapat Paripurna (Rapur) pembukaan Masa Persidangan II DPR Tahun Sidang 2021-2022. Rapat Paripurna ini menandakan DPR kembali aktif bersidang setelah masa reses sejak 8 hingga 31 Oktober 2021.
“DPR RI hari ini akan menggelar Rapat Paripurna DPR RI yang ke-1 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022, setelah hampir satu bulan lamanya anggota dewan turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing mendengarkan aspirasi rakyat,” kata Puan di Jakarta, Senin (1/11).
Rapat Paripurna diselenggarakan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebagian anggota DPR akqn mengikuti rapat paripurna secara virtual.
Ketua DPR tersebut juga mengingatkan agar para anggota DPR memanfaatkan masa sidang kali ini untuk menyalurkan aspirasi konstituen masing-masing melalui fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran yang dimiliki DPR.
“Hasil anggota dewan menyerap aspirasi di lapangan harus dirasakan oleh rakyat lewat kerja-kerja parlemen,” tuturnya.
DPRselalu dituntut untuk dapat responsif terhadap berbagai permasalahan yang berkaitan dengan urusan rakyat. Oleh karena itu, DPR RI akan secara efektif mendorong Pemerintah agar kinerjanya semakin baik dalam menangani pelayanan kepada masyarakat.
“Sehingga rakyat selalu merasakan kehadiran negara dalam membantu menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya,” ucap Puan.
DPR pun sambung dia memiliki komitmen tinggi untuk melakukan berbagai upaya dan kebijakan melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan juga diplomasi. Hal ini secara khusus dilakukan untuk dapat memperkuat upaya penanganan pandemi covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi dan sosial.
“Sehingga kehidupan rakyat bisa kembali pulih dari dampak pandemi Covid-19," ucap Puan.
Rapat paripurna kali ini memiliki sejumlah agenda penting yang akan dikawal DPR RI dalam masa sidang kali ini, termasuk mengenai pembahasan waktu pelaksanaan Pemilu Serentak 2021. Puan mengingatkan agar kerja DPR yang masih tetap menerapkan rapat-rapat gabungan fisik dan virtual, harus dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin.
“Kita harus tetap waspada terhadap kemungkinan lonjakan kasus Covid-19 walaupun saat ini telah melandai khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Meski begitu, kerja-kerja DPR RI harus tetap berjalan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat,” ungkapnya.
Dalam rapat paripurna dia akan membacakan pidato pembukaan Masa Sidang DPR. Selain itu dia akan melantik 5 anggota DPR Pengganti Antarwaktu (PAW) berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 117/P, Nomor 119/P dan Nomor 125/P Tahun 2021.
“Anggota DPR yang baru kita harapkan agar amanah dalam menjalankan tugas. Dengan bergabungnya anggota-anggota dewan yang baru, semoga akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas konstitusional dewan,” tukasnya.
Lima anggota DPR RI PAW yang akan dilantik hari ini adalah Diah Nurwitasari menggantikan Almarhum dr. H. Adang Sudrajat (Fraksi PKS- Dapil Jawa Barat II), Paulus Ubrungge menggantikan Almarhum John Siffy Mirin (Fraksi PAN- Dapil Papua), Aida Muslimah menggantikan Syafruddin H. Maming (Fraksi PDIP- Dapil Kalimantan Selatan II), Harris Turino menggantikan Muhammad Prakosa (Fraksi PDIP- Dapil Jawa Tengah IX), dan Novri Ompungsungu menggantikan Sulaiman Umar (Fraksi PDIP- Dapil Kalimantan Selatan II). (Sru/OL-09).
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
KETUA DPR RI Puan Maharani, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI telah melalui proses yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
DPR RI mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU TNI dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3).
DPR RI dipastikan akan tetap mengesahkan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau revisi UU TNI di rapat paripurna DPR, besok.
Fraksi PKB jadi yang paling sedikit karena hanya dihadiri satu dari 10 orang anggotanya. Kemudian, PSI juga hanya dua dari 8 anggota yang hadir.
Sebelumnya, terdapat empat pasal tambahan pada revisi UU DKJ yang diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR dalam perubahan beleid tersebut.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui naturalisasi pemberian status kewarganegaraan pesepak bola keturunan Indonesia, Kevin Diks, pada Selasa (5/11).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved