Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA mengubah persepsi lembaga legislatif agar menjadi lebih baik harus dilakukan dari dalam. Karena itu perlu anggota lembaga legislatif yang memiliki kompetensi dan hati nurani.
"Perlu partisipasi aktif orang-orang muda yang memiliki kompetensi dan hati nurani untuk mempersiapkan diri masuk ke lembaga legislatif dalam rangka memperbaiki citra lembaga tersebut," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat menjadi narasumber dalam Training Legislative bertema Membangun Legislator Muda yang Berkualitas dan Berintegritas secara daring di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan, Bandung, Jawa Barat, Minggu (31/10). Hadir pada kesempatan itu Saan Mustopa (Wakil Ketua Komisi II DPR), Aan Andi Purnama (Anggota Komisi A dan Badan Anggaran DPRD kota Bandung), Panusunan Siregar (Koordinator Pusat Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia/ FL2MI), serta civitas academica Poltekkes Bandung.
Diakui Lestari, persepsi publik terhadap partai politik dan lembaga legislatif saat ini masih di bawah titik nadir. Tugas kita bersama, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, untuk terus berupaya meningkatkan citra lembaga legislatif lewat peningkatan realisasi tugas dan fungsi lembaga yang berisi para wakil rakyat itu.
Menurut Rerie, lembaga legislatif harus mampu menyerap berbagai aspirasi publik untuk kemudian berupaya untuk merealisasikannya lewat tugas dan fungsi yang diamanatkan konstitusi. Untuk menyerap dan mendorong aspirasi masyarakat itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, DPR dan DPRD harus diisi dengan para wakil rakyat yang memiliki kompetensi dan hati nurani.
Agar lembaga legislatif di masa depan bisa diisi oleh para wakil rakyat yang memiliki kompetensi, Rerie berharap generasi muda bisa memahami proses-proses legislatif dalam tata kelola bernegara sejak dini. Berbagai upaya meningkatkan literasi para generasi muda terkait proses legislatif sangat diharapkan, sebagai upaya mengakselerasi perbaikan kinerja lembaga legislatif di masa datang.
Baca juga: Pengaruh Jokowi Bisa Menentukan Konstelasi Pemilu 2024
Pada kesempatan itu Wakli Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dirinya sebagai anggota legislatif. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat, jelas Saan, reputasi ialah hal yang sangat berharga bagi para politisi. Karena di dalam reputasi itu, ujarnya, juga terkandung integritas, faktor yang wajib dimiliki sebagai legislator. (OL-14)
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
Meski penduduk Indonesia terdiri dari 50% perempuan, posisi mereka dalam politik dan pemerintahan masih jauh dari proporsional.
Persoalan yang dimaksud Puan, antara lain, perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, penanganan kejadian luar biasa penyakit campak, mitigasi dan penanganan bencana
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved