Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
UPAYA mengubah persepsi lembaga legislatif agar menjadi lebih baik harus dilakukan dari dalam. Karena itu perlu anggota lembaga legislatif yang memiliki kompetensi dan hati nurani.
"Perlu partisipasi aktif orang-orang muda yang memiliki kompetensi dan hati nurani untuk mempersiapkan diri masuk ke lembaga legislatif dalam rangka memperbaiki citra lembaga tersebut," kata Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat saat menjadi narasumber dalam Training Legislative bertema Membangun Legislator Muda yang Berkualitas dan Berintegritas secara daring di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan, Bandung, Jawa Barat, Minggu (31/10). Hadir pada kesempatan itu Saan Mustopa (Wakil Ketua Komisi II DPR), Aan Andi Purnama (Anggota Komisi A dan Badan Anggaran DPRD kota Bandung), Panusunan Siregar (Koordinator Pusat Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia/ FL2MI), serta civitas academica Poltekkes Bandung.
Diakui Lestari, persepsi publik terhadap partai politik dan lembaga legislatif saat ini masih di bawah titik nadir. Tugas kita bersama, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, untuk terus berupaya meningkatkan citra lembaga legislatif lewat peningkatan realisasi tugas dan fungsi lembaga yang berisi para wakil rakyat itu.
Menurut Rerie, lembaga legislatif harus mampu menyerap berbagai aspirasi publik untuk kemudian berupaya untuk merealisasikannya lewat tugas dan fungsi yang diamanatkan konstitusi. Untuk menyerap dan mendorong aspirasi masyarakat itu, jelas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, DPR dan DPRD harus diisi dengan para wakil rakyat yang memiliki kompetensi dan hati nurani.
Agar lembaga legislatif di masa depan bisa diisi oleh para wakil rakyat yang memiliki kompetensi, Rerie berharap generasi muda bisa memahami proses-proses legislatif dalam tata kelola bernegara sejak dini. Berbagai upaya meningkatkan literasi para generasi muda terkait proses legislatif sangat diharapkan, sebagai upaya mengakselerasi perbaikan kinerja lembaga legislatif di masa datang.
Baca juga: Pengaruh Jokowi Bisa Menentukan Konstelasi Pemilu 2024
Pada kesempatan itu Wakli Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dirinya sebagai anggota legislatif. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat, jelas Saan, reputasi ialah hal yang sangat berharga bagi para politisi. Karena di dalam reputasi itu, ujarnya, juga terkandung integritas, faktor yang wajib dimiliki sebagai legislator. (OL-14)
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
Riant menilai, sejak awal keputusan pembangunan IKN di Kalimantan Timur memang dianggap sepihak oleh pemerintah.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengapresiasi dan memuji Presiden Prabowo Subianto dan tim ekonomi yang berhasil menurunkan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.
POLITIKUS PDIP, Guntur Romli, menanggapi usulan NasDem agar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
PARTAI NasDem mengusulkan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Sepaku, Kalimantan Timur, dijadikan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Para anggota terpilih DPR dan DPRD periode 2024-2029 harus dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
Nilai Transaksi dua anggota DPR dan 58 karyawan yang diduga terlibat dalam perjudian online mencapai hampir Rp2 miliar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved