Kamis 21 Oktober 2021, 13:48 WIB

Kasus Bupati Banjarnegara, KPK Periksa Sejumlah Pengusaha

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Kasus Bupati Banjarnegara, KPK Periksa Sejumlah Pengusaha

ANTARA FOTO/ Reno Esnir
Tersangka Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono (kiri).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. Saksi yang dipanggil dari kalangan bos perusahaan yang diduga terkait perkara.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Jalan Raya Semarang-Kendal KM 12, Semarang," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (21/10).

Saksi-saksi yang diperiksa yakni Direktur CV Karya Bhakti Nursisi Budiono, Presiden Direktur PT Adi Wijaya Hadi Suwarno, Direktur CV Puri Agung Siti Rustansi l, dan sopir PT Bumi Redjo, Mistar. Mereka diperiksa untuk berkas penyidikan Budhi Sarwono dan orang kepercayaannya Kedy Afandy.

KPK menjerat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan orang kepercayaannya Kedy Afandy dengan dugaan kongkalikong pengadaan, pemborongan, dan persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara 2017-2018. KPK menduga Budhi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan.

Budhi ditengarai membagi serta mengatur paket pekerjaan di Dinas PUPR Banjarnegara. Budhi juga diduga mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya yakni grup perusahaan Bumi Rejo.

Dari dugaan kongkalikong itu, KPK menyebut Budhi menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,1 miliar. Penerimaan komitmen fee senilai 10% itu dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy.

Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (i), Pasal 12 huruf (e), dan Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Dhk/OL-09)

Baca Juga

Antara

KPK Pelajari Dugaan Korupsi Merpati Airlines

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Senin 23 Mei 2022, 18:51 WIB
Lamsihar menduga ada permainan yang dilakukan oleh jajaran direksi dari dana pensiun PT Merpati Nusantara...
MI/ Moh Irfan

Mahfud MD: Penunjukan Penjabat Daerah Dilakukan Secara Terbuka

👤Andhika Prasetyo 🕔Senin 23 Mei 2022, 18:47 WIB
Mahfud menjelaskan menjelaskan dalam proses penunjukan penjabat daerah, pemerintah pusat melibatkan Tim Penilai Akhir, yang...
Ist

Asosiasi UPK NKRI Menolak Transformasi UPK - BUMDes

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 23 Mei 2022, 18:45 WIB
Asosiasi UPN NKRI menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo dengan tuntutan pencabutan Pasal 73 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya