Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SIKAP partai yang mengusung tokoh partainya dan memasangkan dengan tokoh partai lain merupakan hal yang biasa terjadi. Hal ini dikatakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menanggapi duet Muhaimim Iskandar-Prabowo Subianto.
"Ini adalah politik dan sebuah parpol meniatkan memajukan tokohnya itu sah-sah saja apalagi ini ketua umumnya kami sambut baik Cak Imin maju dalam kontestasi ini," ungkapnya, Kamis (21/10).
Baca juga: NasDem Apresiasi Kinerja Pemerintahan Jokowi Atasi Pandemi
Dia mengatakan saat ini koalisi partai masih dinamis dan bisa memunculkan berbagai kemungkinan. Penjajakan koalisi akan dilakukan setelah dipastikan Gerindra mengusung tokohnya.
"Koalisi masih dinamis dan bisa saja terjadi dan Gerindra belum juga menyatakan walau pun sudah banyak desakan kami belum sampaikan calon dari kami. Pada saatnya nanti kami umumkan dan lakukan penjajakan koalisi dengan parpol yang ada dan tidak menutup kemungkinan koalisi dengan PKB," tukasnya. (OL-4)
“Kerja sama ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga privasi data warga negara,”
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan dirinya jadi presiden bukan hasil minta-minta. Ia mengaku menjadi presiden untuk membantu masyarakat.
Sebaiknya pemerintahan saat ini bekerja saja untuk masyarakat. Ketika kinerja baik tentu akan mendapatkan respon yang positif dan modal menuju Pilpres 2029.
Prabowo membeberkan dirinya masih fokus bekerja dan dukungan tersebut merupakan urusan nanti. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku ingin lebih dulu bekerja untuk rakyat.
RATUSAN kader Gerindra di Kabupaten Banggai melakukan aksi unjuk rasa di Polres Banggai karena merasa dua kadernya dipersekusi.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
PKB menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menghitung banyaknya dampak atau implikasi terhadap pemerintahan dengan memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisah.
Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai 'pemilu lima kotak' tidak lagi berlaku.
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
PARTAI Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pemilu terpisah tidak berpengaruh terhadap sistem kepengurusan partai. Namun, justru berdampak pada pemilih yang lelah.
PKB mengusulkan kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD. Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah MK putuskan soal pemisahan pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved