Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENKO Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan status pinjaman online (pinjol) ilegal tidak sah secara subjektif dan objektif. Dengan begitu, para debitur tidak perlu membayar tagihan.
“Kepada mereka yang sudah menjadi korban (pinjol ilegal), jangan membayar,” ujar Mahfud seusai memimpin rapat yang dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Kominfo, Polri dan Kejaksaan Agung, Selasa (19/10).
Baca juga: Sindikat Pinjol Cengkareng Ternyata Milik WNA, Kini Diburu Polisi
Lebih lanjut, dia berpesan kepada masyarakat yang menjadi korban, untuk segera melaporkan perusahaan pinjol ilegal ke pihak kepolisian. Apalagi, ketika mereka mendapatkan teror dari pihak pinjol ilegal.
“Kalau karena tidak membayar, lalu ada yang tidak terima dan diteror, lapor ke kantor polisi terdekat. Polisi akan memberikan perlindungan,” pungkasnya.
Menurutnya, aparat kepolisian siap menindak tegas seluruh perusahaan pinjol ilegal. "Kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Bareskrim Polri akan memasifikasi gerakannya. Sehingga, kalau ada orang yang tetap dipaksa untuk bayar, jangan bayar karena itu ilegal,” imbuh Mahfud.
Baca juga: OJK Mulai Benahi Ekosistem Pinjol
Adapun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pinjol yang mengikuti aturan dan terdaftar di OJK. Pemerintah mendukung bisnis keuangan yang menaati hukum dan peraturan.
"Pinjol yang legal, yang sudah ada izin dan sah silahkan berkembang. Karena justru itu yang diharapkan, tapi yang ilegal ini akan kita tindak dengan ancaman hukum pidana,” tutupnya.(OL-11)
PKS ingatkan Pemerintah jangan jumawa dengan Whoosh sehingga melupakan kereta konvensional.
Herman mengaku malu permasalahan yang terjadi di internal pemeritah daerah sudah diketahui Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Diketahui, PSSI memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan KLB, setelah menggelar rapat darurat Exco di Kantor PSSI, Jakarta, pada Jumat (28/10) kemarin.
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
DPRD tidak berhak menolak cawagub yang telah diusung yakni Achmad Syaiku dan Agung Yulianto yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Pembangunan Rumdin Walkot Tangsel senilai Rp10 miliar di Kampung Babakan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan dinilai berlebihan dan menciderai perasaan masyarakat.
Saya ingin bertemu Presiden untuk menjelaskan langkah politik saya selama ini
Mahfud menyebut PSSI harus segera mengambil tindakan dalam kurun waktu sesingkat-singkatnya.
PSSI diminta melakukan percepatan KLB untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab, dan bebas dari konflik kepentingan.
Mahfud menegaskan bahwa penetapan tersangka tersebut harus sesuai dengan hukum acara pemeriksaan yang saat ini tengah dijalankan Polri.
Berikut delapan kesalahan yang dilakukan oleh PSSI menyusul tragedi Kanjuruhan.
Anggota TGIPF Akmal Marhali mengatakan harus ada penyelesaian secara internal dari PSSI dari poin-poin rekomendasi setebal 124 halaman itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved