Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPR resmi memberhentikan Azis Syamsuddin dari jabatan Wakil Ketua DPR. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (30/9). Pemberhentian tersebut merupakan tindakan lanjutan dari permohonan pengunduran diri Azis pasca ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam penjelasannya Puan menyebutkan bahwa pemberhentian Azis mengacu pada Peraturan DPR nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR. Sebelum memberhentikan Azis, Puan bertanya kepada seluruh anggota DPR yang hadir mengikuti rapat paripurna secara langsung maupun secara virtual.
"Perlu menetapkan pemberhentian Saudara M Azis Syamsuddin dari jabatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam. Apakah dapat disetujui?" tanya Puan dan di jawab setuju oleh anggota DPR.
Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Lodewijk Jadi Wakil Ketua
Untuk menggantikan posisi Azis, DPR telah menetapkan dan melantik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus sebagai Wakil Ketua DPR. Penetapan dan pelantikan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin.
Dalam surat nomor B 663 yang dikirimkan kepada DPR, Partai Golkar memang telah menunjuk Lodewijk untuk menggantikan Azis. Surat tersebut diterima langsung oleh Puan. Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengucapkan terimakasih kepada Azis karena telah menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR.
"Kepada Saudara M Azis Syamsuddin kami ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Semoga dengan bergabungnya Saudara Lodewijk F Paulus akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas-tugas konstitusional dewan," jelas Puan. (OL-4)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Presiden Prabowo Subianto menyebut Partai Gerindra dan PDIP merupakan kakak-adik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adies Kadir, menilai bahwa usulan Partai NasDem terkait penundaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur layak untuk dipertimbangkan
SEKRETARIS Pengurus Daerah Kosgoro 1957 Kalimantan Barat Eko Syahputra Siregar mendukung Menteri UMKM RI Maman Abdurahman untuk terpilih kembali sebagai Ketua DPD Golkar Kalbar 2025-2030.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved