Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
DPR resmi memberhentikan Azis Syamsuddin dari jabatan Wakil Ketua DPR. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (30/9). Pemberhentian tersebut merupakan tindakan lanjutan dari permohonan pengunduran diri Azis pasca ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam penjelasannya Puan menyebutkan bahwa pemberhentian Azis mengacu pada Peraturan DPR nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR. Sebelum memberhentikan Azis, Puan bertanya kepada seluruh anggota DPR yang hadir mengikuti rapat paripurna secara langsung maupun secara virtual.
"Perlu menetapkan pemberhentian Saudara M Azis Syamsuddin dari jabatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam. Apakah dapat disetujui?" tanya Puan dan di jawab setuju oleh anggota DPR.
Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Lodewijk Jadi Wakil Ketua
Untuk menggantikan posisi Azis, DPR telah menetapkan dan melantik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus sebagai Wakil Ketua DPR. Penetapan dan pelantikan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin.
Dalam surat nomor B 663 yang dikirimkan kepada DPR, Partai Golkar memang telah menunjuk Lodewijk untuk menggantikan Azis. Surat tersebut diterima langsung oleh Puan. Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengucapkan terimakasih kepada Azis karena telah menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR.
"Kepada Saudara M Azis Syamsuddin kami ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Semoga dengan bergabungnya Saudara Lodewijk F Paulus akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas-tugas konstitusional dewan," jelas Puan. (OL-4)
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved