Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DPR resmi memberhentikan Azis Syamsuddin dari jabatan Wakil Ketua DPR. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (30/9). Pemberhentian tersebut merupakan tindakan lanjutan dari permohonan pengunduran diri Azis pasca ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam penjelasannya Puan menyebutkan bahwa pemberhentian Azis mengacu pada Peraturan DPR nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR. Sebelum memberhentikan Azis, Puan bertanya kepada seluruh anggota DPR yang hadir mengikuti rapat paripurna secara langsung maupun secara virtual.
"Perlu menetapkan pemberhentian Saudara M Azis Syamsuddin dari jabatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam. Apakah dapat disetujui?" tanya Puan dan di jawab setuju oleh anggota DPR.
Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Lodewijk Jadi Wakil Ketua
Untuk menggantikan posisi Azis, DPR telah menetapkan dan melantik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus sebagai Wakil Ketua DPR. Penetapan dan pelantikan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin.
Dalam surat nomor B 663 yang dikirimkan kepada DPR, Partai Golkar memang telah menunjuk Lodewijk untuk menggantikan Azis. Surat tersebut diterima langsung oleh Puan. Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengucapkan terimakasih kepada Azis karena telah menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR.
"Kepada Saudara M Azis Syamsuddin kami ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Semoga dengan bergabungnya Saudara Lodewijk F Paulus akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas-tugas konstitusional dewan," jelas Puan. (OL-4)
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Dalam pidatonya, Wakil Ketua Golkar DKI Ashraf Ali menegaskan bahwa perjuangan para pahlawan harus diteruskan dengan cara yang relevan di era modern ini.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Partai Golkar meyakini isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang belakangan ini santer dibicarakan tidak diembuskan oleh pihak Istana.
Politikus Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menantang pihak-pihak yang mendorong digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk berani muncul ke publik.
Munculnya Bahlil sebagai caketum bukan keinginan dari akar rumput dan elite internal Golkar.
PARA kader muda Partai Golkar yang berasal dari latar belakang aktivisme organisasi Cipayung dan BEM meluncurkan buku reflektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved