Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR resmi memberhentikan Azis Syamsuddin dari jabatan Wakil Ketua DPR. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (30/9). Pemberhentian tersebut merupakan tindakan lanjutan dari permohonan pengunduran diri Azis pasca ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam penjelasannya Puan menyebutkan bahwa pemberhentian Azis mengacu pada Peraturan DPR nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR. Sebelum memberhentikan Azis, Puan bertanya kepada seluruh anggota DPR yang hadir mengikuti rapat paripurna secara langsung maupun secara virtual.
"Perlu menetapkan pemberhentian Saudara M Azis Syamsuddin dari jabatan Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam. Apakah dapat disetujui?" tanya Puan dan di jawab setuju oleh anggota DPR.
Baca juga: DPR Gelar Rapat Paripurna Tetapkan Lodewijk Jadi Wakil Ketua
Untuk menggantikan posisi Azis, DPR telah menetapkan dan melantik Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Lodewijk F Paulus sebagai Wakil Ketua DPR. Penetapan dan pelantikan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin.
Dalam surat nomor B 663 yang dikirimkan kepada DPR, Partai Golkar memang telah menunjuk Lodewijk untuk menggantikan Azis. Surat tersebut diterima langsung oleh Puan. Dalam kesempatan tersebut, Puan juga mengucapkan terimakasih kepada Azis karena telah menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR.
"Kepada Saudara M Azis Syamsuddin kami ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai wakil ketua DPR RI. Semoga dengan bergabungnya Saudara Lodewijk F Paulus akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas-tugas konstitusional dewan," jelas Puan. (OL-4)
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
DPR mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera mengeluarkan kesimpulan tegas terkait kasus penyiraman air keras yang menimpa Andrie Yunus
Anggota Komisi III DPR Gus Falah Amru apresiasi penurunan angka kecelakaan Mudik 2026, namun ingatkan Polri agar terus berinovasi dan jangan cepat berpuas diri.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti temuan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait maraknya pelanggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).
PARTAI amanat Nasional atau PAN dan Golar merespons wacana pemotongan gaji menteri dan anggota DPR serta menekankan evaluasi APBN
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved