Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana menarik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dipecat dengan hormat pada 30 September 2021. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendukung sikap Listyo.
"Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Kapolri yang justru akan merekrut 56 orang yang dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, hari ini.
Boyamin menilai langkah Listyo merupakan bagian dari penghormatan pada pegawai. Dia yakin Listyo punya pemikiran yang matang sebelum berencana menarik pegawai KPK yang akan dipecat itu.
"Saya kira ini bentuk penghargaan Kapolri karena sebenarnya orang-orang 56 telah bersedia jadi aparatur sipil negara (ASN) itu kan bentuk pengorbanan. Jadi dulu pegawai KPK yang independen tapi ini bentuk pengorbanan, saya kira Kapolri melihatnya dari sisi itu," ujar Boyamin.
Baca juga: Kapolri: Presiden Setuju dengan Perekrutan 56 Pegawai yang Tak Lolos TWK
Boyamin tidak menilai upaya Listyo menarik pegawai yang dipecat hanya sekadar pemberian pekerjaan semata. Menurutnya, para pegawai itu bisa tetap memberantas rasuah di Indonesia dengan naungan Korps Bhayangkara.
Meski begitu, MAKI tidak bisa memaksakan pegawai untuk menerima tawaran Listyo. Menurutnya, penerimaan maupun penolakan tawaran itu hak para pegawai.
"Kalau saran saya ya diterima, karena ini bentuk penghargaan dan justru bisa mebedol deso kepada Dittipikor Mabes Polri Bareskrim dan itu akan memperkuat mabes polri dalam melakukan pemberantasan korupsi," tutur Boyamin. (Medcom.id/OL-4)
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari Polri setelah dimutasi menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. I
Landasan meutasi mengacu pada Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anwar.
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penindakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
SEBANYAK empat mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendaftar calon pimpinan (capim) Lembaga Antikorupsi untuk periode 2024-2029.
CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan berencana menggandeng mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Hal ini kembali menegaskan bahwa pengelolaan data dan informasi terkait pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN telah sesuai mekanisme, prosedur, dan ketentuan yang berlaku."
"Berbagai dialektika dan diskursus ini, kami menyakini sebagai langkah penguatan pemberantasan korupsi demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,"
Gugatan Ita terdaftar dengan nomor perkara: 46/G/TF/2022/PTUN.JKT. Sementara itu, gugatan Hotman terdaftar dengan nomor perkara: 47/G/TF/2022/PTUN.JKT.
Bagi Yudi, pelantikan 44 eks pegawai KPK bertepatan dengan Hari Antikorupsi menjadi momentum untuk memberikan bakti terbaik kepada bangsa dan negara dalam hal pemberantasan korupsi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved