Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PEJABAT pemerintahan pusat dan daerah harus berhenti mempolitisasi isu pandemi covid-19 untuk kepentingan politik atau pencitraan.
Demikian putusan hasil persidangan di bidang politik, hukum dan keamanan pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2021 pada Minggu (26/9) ini.
Sekretaris Komisi Rekomendasi Kholid Syeirazi menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada penanganan pandemi. Dalam hal ini, sebagai isu kesehatan dan kemanusiaan, bukan isu politik partisan.
Baca juga: Survei: Kepercayaan Publik Terhadap Demokrasi Terus Menurun
"Komisi rekomendasi mendorong pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang baik, dengan memperlihatkan kebijakan yang tidak ambivalen," tegas Kholid.
"Hal itu terlihat dari kebijakan yang memperketat mobilitas masyarakat di satu sisi, tetapi membiarkan pekerja asing masuk di sisi lain. Terutama pekerja dari negara episentrum pandemi. Dapat merusak kepercayaan publik kepada pemerintah," imbuhnya.
Baca juga: PBNU Sebut Ada Kelompok yang Kembangkan Narasi Negatif pada Ulama
Putusan persidangan juga meminta pemerintah melakukan kebijakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara tepat guna dan sasaran. Munas-Konbes NU 2021 pun mendorong KPK untuk mengawal penggunaan anggaran PEN. Termasuk, untuk bantuan sosial dalam rangka memelihara good governance di tengah situasi sulit akibat pandemi.
"Kepada KPK, perlu juga menaikkan kepercayaan publik pascarevisi UU KPK. Dengan cara mengoptimalkan fungsi preventif dan penindakan, dalam rangka memastikan seluruh belanja anggaran pandemi tepat guna dan sasaran," pungkas Kholid.(OL-11)
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved