Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PEJABAT pemerintahan pusat dan daerah harus berhenti mempolitisasi isu pandemi covid-19 untuk kepentingan politik atau pencitraan.
Demikian putusan hasil persidangan di bidang politik, hukum dan keamanan pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2021 pada Minggu (26/9) ini.
Sekretaris Komisi Rekomendasi Kholid Syeirazi menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada penanganan pandemi. Dalam hal ini, sebagai isu kesehatan dan kemanusiaan, bukan isu politik partisan.
Baca juga: Survei: Kepercayaan Publik Terhadap Demokrasi Terus Menurun
"Komisi rekomendasi mendorong pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang baik, dengan memperlihatkan kebijakan yang tidak ambivalen," tegas Kholid.
"Hal itu terlihat dari kebijakan yang memperketat mobilitas masyarakat di satu sisi, tetapi membiarkan pekerja asing masuk di sisi lain. Terutama pekerja dari negara episentrum pandemi. Dapat merusak kepercayaan publik kepada pemerintah," imbuhnya.
Baca juga: PBNU Sebut Ada Kelompok yang Kembangkan Narasi Negatif pada Ulama
Putusan persidangan juga meminta pemerintah melakukan kebijakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara tepat guna dan sasaran. Munas-Konbes NU 2021 pun mendorong KPK untuk mengawal penggunaan anggaran PEN. Termasuk, untuk bantuan sosial dalam rangka memelihara good governance di tengah situasi sulit akibat pandemi.
"Kepada KPK, perlu juga menaikkan kepercayaan publik pascarevisi UU KPK. Dengan cara mengoptimalkan fungsi preventif dan penindakan, dalam rangka memastikan seluruh belanja anggaran pandemi tepat guna dan sasaran," pungkas Kholid.(OL-11)

Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved