PEJABAT pemerintahan pusat dan daerah harus berhenti mempolitisasi isu pandemi covid-19 untuk kepentingan politik atau pencitraan.
Demikian putusan hasil persidangan di bidang politik, hukum dan keamanan pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2021 pada Minggu (26/9) ini.
Sekretaris Komisi Rekomendasi Kholid Syeirazi menegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada penanganan pandemi. Dalam hal ini, sebagai isu kesehatan dan kemanusiaan, bukan isu politik partisan.
Baca juga: Survei: Kepercayaan Publik Terhadap Demokrasi Terus Menurun
"Komisi rekomendasi mendorong pemerintah menunjukkan kepemimpinan yang baik, dengan memperlihatkan kebijakan yang tidak ambivalen," tegas Kholid.
"Hal itu terlihat dari kebijakan yang memperketat mobilitas masyarakat di satu sisi, tetapi membiarkan pekerja asing masuk di sisi lain. Terutama pekerja dari negara episentrum pandemi. Dapat merusak kepercayaan publik kepada pemerintah," imbuhnya.
Baca juga: PBNU Sebut Ada Kelompok yang Kembangkan Narasi Negatif pada Ulama
Putusan persidangan juga meminta pemerintah melakukan kebijakan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara tepat guna dan sasaran. Munas-Konbes NU 2021 pun mendorong KPK untuk mengawal penggunaan anggaran PEN. Termasuk, untuk bantuan sosial dalam rangka memelihara good governance di tengah situasi sulit akibat pandemi.
"Kepada KPK, perlu juga menaikkan kepercayaan publik pascarevisi UU KPK. Dengan cara mengoptimalkan fungsi preventif dan penindakan, dalam rangka memastikan seluruh belanja anggaran pandemi tepat guna dan sasaran," pungkas Kholid.(OL-11)
