Sabtu 25 September 2021, 14:53 WIB

Golkar: Azis Syamsuddin Sudah Mengundurkan Diri

Tri Subarkah | Politik dan Hukum
Golkar: Azis Syamsuddin Sudah Mengundurkan Diri

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

 

KETUA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Bidang Hukum Adies Kadir menyebut bahwa Azis Syamsuddin telah menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024. Surat itu ditujukan kepada DPP dengan tembusan ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Sehingga terkait dengan penggantinya, Partai Golkar akan memproses dalam waktu dekat," kata Adies di Ruang Fraksi Partai Golkar, Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (25/9).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah menersangkakan dan langsung menahan Azis terkait kasus dugaan suap kepada mantan penyidik KPK untuk pengurusan kasus di Kabupaten Lampung Tengah. Adies memastikan bahwa Golkar menghormati seluruh proses hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah itu.

Baca juga: Wapres Minta Revisi UU ASN tidak Ganggu Reformasi Birokrasi

Menurut Adies, pihaknya akan mengmbil langkah terkait pengganti Azis di kursi wakil pimpinan lembaga legislasi tersebut. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3 dan Pasal 47 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

"Partai Golkar selalu menjunjung tinggi asas hukum praduga tak bersalah, di mana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap," tandas Adies.

Pada Sabtu dini hari tadi, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa Azis diduga telah menyuap Stepanus Robin Pattuju yang saat itu masih menjadi penyidik KPK. Total suap yang terealisasi sebesar Rp3,1 miliar dari komitmen awal Rp4 miliar.

Azis ditahan selama 20 hari guna kepentingan penyidikan di Rutan Polres Jakarta Selatan sampai tanggal 13 Oktober 2021. Ia dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (OL-4)

Baca Juga

MI/RAMDANI

Ditaksir Habiskan Rp243,15 M untuk Baliho, Elektabilitas Airlangga Masih Rendah

👤Cahya Mulyana 🕔Jumat 21 Januari 2022, 07:50 WIB
Berdasarkan asumsi Generasi Muda Partai Golkar (GMPG), total biaya yang dikeluarkan seluruh komponen yang ditugaskan mencapai Rp243,15...
MI/MOHAMAD IRFAN

Kepala Badan Otorita IKN Bakal Punya Panggung Menuju Pilpres 2024

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 21 Januari 2022, 07:20 WIB
Presiden Joko Widodo telah mengungkap sosok yang menurutnya cocok menjadi kepala otoritas IKN. Sosok tersebut adalah yang pernah menjadi...
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

KPK: Hakim Mestinya Menyangga Supremasi Pemberantasan Korupsi

👤Candra Yuri Nuralam 🕔Jumat 21 Januari 2022, 06:23 WIB
KPK mengaku miris melihat Itong terjerat kasus korupsi. Apalagi, dugaan suap yang dilakukan Itong juga menjerat Panitera Pengganti...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya