Minggu 19 September 2021, 08:17 WIB

Legislator Harap Karyawan Kena PHK Diberdayakan Melalui Program Kewirausahaan

mediaindonesia.com | Politik dan Hukum
Legislator Harap Karyawan Kena PHK Diberdayakan Melalui Program Kewirausahaan

DOK DPR RI
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari.

 

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Putih Sari tak memungkiri dampak dari pandemi Covid-19 sangat luas terhadap roda perekonomian di Indonesia. Sehingga dunia usaha pun terpaksa melakukan berbagai cara untuk bertahan, salah satunya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawannya. Putih berharap karyawan yang terkena PHK dapat diberdayakan kembali melalui program kewirausahaan. 

Program tersebut bisa menjadi terobosan atau solusi bagi para pekerja untuk bertahan hidup. “Saat ini yang pada akhirnya beberapa perusahaan harus melakukan PHK dengan cara terpaksa. Sehingga dalam situasi pandemi saat ini PHK tidak bisa di hindari,” kata Putih usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbangut dan Kepala BBPLK Medan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (17/9/2021). 

Di sisi lain, Putih menilai pelindungan kepada pekerja/buruh yang ter-PHK atau dirumahkan saat pandemi Covid-19 di Sumut sudah cukup maksimal lewat pemberian stimulan maupun jaring pengaman sosial. Kendati bantuan yang diberikan pemerintah pusat maupun provinsi belum sebanding dengan jumlah yang ter-PHK di tengah pandemi.

“Ke depannya masukan-masukan yang kita dapat hari ini dalam pertemuan terkait ketenagakerjaan akan kami diskusikan dalam rapat bersama para mitra kerja terkait. Dengan demikian saya menginginkan para pekerja yang terkena PHK sudah seharusnya mendapatkan kompensasi yang seimbang sebagaimana mana sudah tertera dalam aturan ketenagakerjaan,” harap Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI tersebut.

Selain itu, Putih mengakui ada beberapa kendala-kendala terkait jumlah pekerja yang seharusnya terdaftar sebagai peserta jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan masih jauh dari jumlah dari penduduk yang bekerja. Seperti yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumut. Menyikapi hal ini, berbagai upaya harus terus didorong secara regulasi, agar implementasi di lapangan bisa sesuai dengan aturan yang ada.

“Ke depan ini menjadi PR yang besar, karena memang temuan seperti ini tidak hanya terjadi di Sumut, tetapi di beberapa provinsi lainnya dan diharapkan penegakan hukum ke depannya bisa bertindak kepada pengusaha-pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Sudah seharusnya pihak perusahaan bisa saling bekerja sama antara pekerja, dan juga pemerintah karena ketiga hal tersebut berkaitan. Guna mendukung roda perekonomian pemerintah baik daerah dan pusat bisa berjalan baik,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VII itu. (RO/OL-10)

Baca Juga

Ist/DPR

Anggota DPR Tinjau Program Padat Karya BPJN PUPR Kepulauan Riau

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 11:29 WIB
Legislator Dapil Kepri tersebut mengungkapkan, dana aspirasi yang bersumber dari APBN 2021 itu digunakan melalui program padat...
Ist/DPR

Anggota DPR Berikan Bantuan Korban Tanah Longsor di Desa Trunyan

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 10:56 WIB
Anggota DPR RI AA. Bagus Adhi Mahendra atau yang akrab di panggil Gus Adhi meninjau langsung salah satu lokasi longsor di Desa Trunyan,...
Ist/DPR

Puan: Terima Kasih Tim Thomas Cup RI Sudah ‘Kibarkan’ Merah Putih

👤mediaindonesia.com 🕔Senin 18 Oktober 2021, 10:26 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan apresiasi yang tinggi atas keberhasilan tim bulu tangkis putra Indonesia memboyong Piala Thomas...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencegah Proyek Kereta (jadi) Mubazir

Pembengkakan biaya menjadi biang keladi perlu turun tangannya negara membiayai proyek dengan dana APBN.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya