Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
ANGGOTA Komisi XI DPRI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa legislator mendapatkan gaji dan tunjangan sekitar Rp60 juta per bulan. Besaran itu terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan, yakni tunjangan keluarga, hingga tunjangan kehormatan.
"Kalau gaji pokok itu Rp4,2 juta per bulan. Kemudian ada juga tunjangan istri atau suami. Kalau perempuan itu ada tunjangan anak, ada uang sidang, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan beras untuk 4 orang, ya Rp198.000. Lalu ada tunjangan kehormatan, kalau ditotal itu kira-kira sekitar Rp60 juta," ungkap Masinton dalam diskusi virtual, Sabtu (18/9).
Baca juga: Formappi: Gaji Selangit Anggota DPR Tidak Sepadan dengan Kinerja
Besaran gaji dan tunjangan untuk anggota DPR RI, lanjut dia, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Anggota dewan otomatis sudah mendapatkan gaji dan tunjangan setelah dilantik, yang mengalir setiap bulan ke nomor rekening.
Selain gaji dan tunjangan, anggota parlemen juga mendapatkan dana reses. Namun, Masinton menegaskan dana reses bukan penghasilan bulanan. Sebab, dana reses merupakan uang yang diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada anggota DPR terkait tugas menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Baca juga: DPR dan Pemerintah Berbeda Pandangan Terkait Honorer
Sekretariat DPR RI, lanjut dia, menganggarkan lima kali reses dalam satu tahun masa persidangan. Kegiatan di daerah pemilihan mendapat alokasi dana sebesar Rp20 juta. Maksimal ada delapan kegiatan dalam satu kali masa reses. Sehingga, dana yang didapat diperkirakan mencapai Rp400 juta.
"Kalau tabrakan (jadwalnya), tidak bisa diagendakan (reses). Jadi, ada lima masa reses dan kunjungan kerja ke dapil belum bisa, tidak terserap total delapan kegiatan," jelas Masinton.
Diketahui, gaji anggota dewan menjadi sorotan publik belakangan ini. Tepatnya, setelah anggota DPR RI Krisdayanti yang juga selebritas, membeberkan gaji dan penghasilan anggota parlemen yang mencapai ratusan juta rupiah.(OL-11)
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
10.015 pejabat di sektor eksekutif belum menyerahkan LHKPN. Lalu, sebanyak 2.941 penyelenggara negara di sektor legislatif belum menyerahkan berkas asetnya kepada KPK.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Dia mengungkapkan beberapa fasilitas yang proses pembangunannya terus berjalan. Misalnya, pembangunan Istana Wakil Presiden (Wapres).
Para anggota terpilih DPR dan DPRD periode 2024-2029 harus dapat bekerja dengan profesional sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mampu menjalankan fungsi pengawasan.
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Adang Daradjatun mengatakan pihaknya sedang meminta klarifikasi dari para anggota DPR yang diduga bermain judi online.
Nilai Transaksi dua anggota DPR dan 58 karyawan yang diduga terlibat dalam perjudian online mencapai hampir Rp2 miliar
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved