ANGGOTA Komisi XI DPRI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengungkapkan bahwa legislator mendapatkan gaji dan tunjangan sekitar Rp60 juta per bulan. Besaran itu terdiri dari gaji pokok dan berbagai tunjangan, yakni tunjangan keluarga, hingga tunjangan kehormatan.
"Kalau gaji pokok itu Rp4,2 juta per bulan. Kemudian ada juga tunjangan istri atau suami. Kalau perempuan itu ada tunjangan anak, ada uang sidang, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan beras untuk 4 orang, ya Rp198.000. Lalu ada tunjangan kehormatan, kalau ditotal itu kira-kira sekitar Rp60 juta," ungkap Masinton dalam diskusi virtual, Sabtu (18/9).
Baca juga: Formappi: Gaji Selangit Anggota DPR Tidak Sepadan dengan Kinerja
Besaran gaji dan tunjangan untuk anggota DPR RI, lanjut dia, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Anggota dewan otomatis sudah mendapatkan gaji dan tunjangan setelah dilantik, yang mengalir setiap bulan ke nomor rekening.
Selain gaji dan tunjangan, anggota parlemen juga mendapatkan dana reses. Namun, Masinton menegaskan dana reses bukan penghasilan bulanan. Sebab, dana reses merupakan uang yang diberikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada anggota DPR terkait tugas menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
Baca juga: DPR dan Pemerintah Berbeda Pandangan Terkait Honorer
Sekretariat DPR RI, lanjut dia, menganggarkan lima kali reses dalam satu tahun masa persidangan. Kegiatan di daerah pemilihan mendapat alokasi dana sebesar Rp20 juta. Maksimal ada delapan kegiatan dalam satu kali masa reses. Sehingga, dana yang didapat diperkirakan mencapai Rp400 juta.
"Kalau tabrakan (jadwalnya), tidak bisa diagendakan (reses). Jadi, ada lima masa reses dan kunjungan kerja ke dapil belum bisa, tidak terserap total delapan kegiatan," jelas Masinton.
Diketahui, gaji anggota dewan menjadi sorotan publik belakangan ini. Tepatnya, setelah anggota DPR RI Krisdayanti yang juga selebritas, membeberkan gaji dan penghasilan anggota parlemen yang mencapai ratusan juta rupiah.(OL-11)
