Senin 18 Januari 2021, 18:17 WIB

DPR dan Pemerintah Berbeda Pandangan Terkait Honorer

Putra Ananda | Politik dan Hukum
DPR dan Pemerintah Berbeda Pandangan Terkait Honorer

ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah
Ilustrasi

 

DPR dan pemerintah memilki pandangan yang berbeda terkait pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam salah satu usulannya yang ada di Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah perlu melakukan pengangkatan tenaga honorer. Baik tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non PNS, pegawai pemerintah non pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja di instansi pemerintahan.

"Secara terus-menerus serta diangkat berdasarkan surat keputusan wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PPP Syamsurizal dalam rapat kerja Komisi II bersama Menpa-RB, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamemenkumham) yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/1).

Selain itu, Komisi II DPR juga meminta agar pemerintah memberikan hak atas jaminan pensiun kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). DPR menilai, beban kerja PPPK tidak jauh berbeda dengan PNS. Oleh karena itu perlu dirumuskan pasal yang menyesuaikan hak PPPK dengan hak PNS yakni hak atas gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan jaminan perlindungan.

Baca juga: Walau Pandemi,Peserta BPJAMSOSTEK tetap Raih Hasil Lebihi Deposito

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang Adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama Menpan-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, proses pengangkatan tenaga honorer harus melalui penerima PNS dan PPPK. Ia mengatakan, penerima PNS dan PPPK tersebut harus secara objektif yang berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansidan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

"Sejak ditetapkan PP 48/2005, PPK dilarang mengangkat tenaga honorer yang sejenis, pengangkatan yang dimaksud secara langsung bertentangan dengan prinsip dari sistem merit, dan visi pemerintah untuk lima tahun dalam upaya meningkatkan daya saing," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, pengangkatan tenaga honorer tanpa proses seleksi bertentangan dengan skema meryt sistem yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Pengankatan secara langsung dapat menghilangkan kesempatan putra putri terbaik jadi bagian pemerintah, karena tertutup peluang akibat diangkat nya tenaga honorer tanpa seleksi.

"Pada tahun 2019 telah dilakukan seleksi PPPK terhadap tenaga honorer dan dinyatakan lulus sebesar 51.000 orang. Semua dipersiapkan SK oleh BKN, mudah-mudahan dalam waktu cepat diselesaikan," pungkasnya. (OL-4)

Baca Juga

Antara

Megawati Instruksikan Kader Perbanyak Dapur Umum

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 27 Juli 2021, 23:54 WIB
Dia juga menyampaikan bahwa Megawati menyusun secara detail terkait pelaksanaan dapur umum dan...
MI/Susanto

KPK Harap Hakim Tolak Praperadilan Angin Prayitno  

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 22:13 WIB
KPK menyatakan proses hukum terhadap mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak sesuai ketentuan hukum dan berharap hakim...
MI/ Susanto

KPK Perpanjang Penahanan Sri Wahyumi Manalip

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 21:13 WIB
Sri Wahyumi sebelumnya menjalani hukuman penjara dua tahun terkait kasus suap proyek revitalisasi pasar Kabupaten...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Membangun Konektivitas Segitiga Emas Jawa Bagian Tengah

 Untuk membangkitkan pertumbuhan perekonomian di Jawa bagian tengah, Tol Joglosemar menjadi salah satu solusi

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya