Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
JAKSA Agung Sanitiar Burhanuddin menyangsikan ada daerah di Indonesia yang bebas dari kasus korupsi. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus 2021 secara virtual pada Rabu (15/9). Menurutnya, dibutuhkan kerja keras dan komitmen jajarannya untuk mengungkap kasus-kasus korupsi di daerah.
"Saya belum percaya apabila ada suatu daerah yang pada saat ini sudah 100% bebas dari kejahatan korupsi. Oleh karena itu, hal ini tentunya menjadi tantangan saudara untuk mengungkapnya," kata Burhanuddin.
Dalam pemaparannya, Jaksa Agung mengingatkan akan ada evaluasi kepada setiap satuan kerja, baik Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, maupun Kepala Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak maksimal dalam mengungkap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya masing-masing. Ia meminta agar jajarannya mengoptimalkan fungsi pemberantasan korupsi.
Baca juga: Komisi III DPR RI akan Panggil Menkumham untuk Tindaklanjuti RUU PAS
Kendati demikian, Burhanuddin menwanti-wanti agar pengusutan kasus korupsi tidak dilakukan secara serampangan dan asal-asalan. "Serta saya juga tekankan kepada saudara sekalian agar jangan menangani perkara hanya dikarenakan takut dievaluasi, tetepi tanganilah perkara korupsi sebagai bentuk dedikasi saudara kepada masyarkat."
Rapat kerja tahun ini mengambil tema Pidus Berdedikasi. Menurut Burhanuddin, tema tersebut berkonsekuensi dengan penegakan supremasi hukum serta pulihnya ekonomi nasional yang merupakan imbas dari pandemi covid-19. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan dalam Raker Kejaksaan tahun lalu bahwa Korps Adhyaksa merupakan institusi terdepan dalam penegakan humum dan pemberantasan korupsi.
"Semakin kita memerangi korupsi, maka tentunya akan banyak muncul hambatan. Bahkan belakangan ini mucnul tren corruptors fight back!" ujar Burhanuddin.
"Jangan takut dan jangan gentar. Selama saudara sekalian bekerja secara baik, profesional, dan cermat, saya akan menjaga kalian," pungkasnya. (OL-4)
apresiasi keberhasilan Presiden Prabowo Subianto dalam menyelamatkan anggaran negara sebesar Rp300 triliun dari potensi penyelewengan
Silfester merupakan terpidana perkara fitnah dan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menetapkan Cheryl Darmadi sebagai daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Kendaraan taktis tersebut merupakan bagian dari pengamanan sekretariat tim gabungan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)
Sistem serta proses penegakkan hukum di Indonesia dituding sebagai alat permainan politik semata.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved