Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PEMAHAMAN nilai-nilai kebangsaan di Papua harus terus ditingkatkan dalam upaya mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan di Bumi Cendrawasih itu mengatasi konflik dan membangun daerah bersama-sama.
"Berbagai bentuk kekerasan dalam bentuk pembunuhan, pengrusakan dan penyerangan terhadap masyarakat dan aparat keamanan di Papua memang sangat memprihatinkan. Apalagi tujuannya bukan sekadar mengacau, tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya untuk mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/9).
Baca juga: Tambahan 3 Napi Tewas Karena Alami Luka Bakar 80%
Pada Kamis (2/9) pekan lalu, empat anggota TNI Angkatan Darat gugur dalam serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat.
Diduga para pelaku adalah KKB dari luar Kabupaten Maybrat yang meneror masyarakat itu, karena tidak sepakat dengan sejumlah kebijakan pemerintah terkait otonomi khusus di Papua.
Lestari berpendapat, terus berulangnya cara-cara kekerasan dalam menghadapi setiap perbedaan pendapat di Papua harus segera dicegah dan diantisipasi.
Para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, tambahnya, harus segera merespon bentuk-bentuk ketidakpuasan tersebut lewat dialog intensif untuk menemukan akar masalah yang dihadapi masyarakat Papua.
Selain itu, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, berbagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan terhadap masyarakat dan para pemangku kepentingan di Papua harus konsisten dilakukan.
Nilai-nilai yang terkandung dalam empat konsensus kebangsaan seperti Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, harus benar-benar bisa dipahami dan diamalkan dalam kegiatan keseharian masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Papua.
Perlu penerapan strategi yang menyeluruh di Papua, jelas Rerie, agar upaya menanamkan nilai-nilai kabangsaan itu berjalan dengan baik dan bisa dipahami secara utuh oleh masyarakat.
Di samping itu, tegas Rerie, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah juga harus konsisten dalam menegakkan aturan yang ada untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Indonesia paling timur tersebut.
Dengan konsisten menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi setiap masalah bangsa, Rerie meyakini, berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia bisa diatasi dengan baik.
Rerie sangat berharap sejumlah insiden dan konflik yang terjadi di Papua bisa segera diselesaikan dengan mengedepankan semangat dialog dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, agar pembangunan di Bumi Cendrawasih itu dapat terus berjalan demi kemajuan Papua dan keutuhan NKRI. (RO/OL-6)
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung upaya Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menangani kasus beras oplosan.
Dia menemukan ada pelajar kelas 1 dan 2 SMP di Kabupaten Serang, Banten, belum bisa membaca.
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
PEMERINTAH Indonesia terus melanjutkan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari kawasan konflik. 54 WNI dari Iran
Gencatan senjata adalah istilah yang kerap muncul dalam konteks konflik militer atau peperangan. Berikut penjelasan lengkapnya
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghimbau kepada semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani konflik antara KKB dan aparat di tanah Papua
Eropa sedang bergegas mempersiapkan warganya untuk menghadapi ancaman konflik yang semakin meningkat dan berada di ambang pintu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved