Headline

Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.

Fokus

Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.

Negara Dituntut Penuhi Hak Korban Kebakaran Lapas Tangerang

Cahya Mulyana
09/9/2021 13:33
Negara Dituntut Penuhi Hak Korban Kebakaran Lapas Tangerang
Suasana Blok C2 pascakebakaran di Lapas Dewasa Klas 1 Tangerang, Tangerang, Banten(ANTARA FOTO/Handout)

WAKIL Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution mendesak negara memenuhi hak-hak korban kebakaran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang. Insiden yang menewaskan 44 warga binaan pemasyarakatan (WBP) ini juga mengungkap ruang gelap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Lapas.

"Peristiwa ini bukan kebakaran biasa, tapi juga masalah HAM. Kejadian ini kembali memperlihatkan wajah asli penjara di Indonesia yang sarat berbagai pelanggaran HAM yang harus segera diatasi," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (9/9).

Menurut dia, fakta mengungkap di balik kebakaran ini para tahanan dan WBP sering ditempatkan dalam rumah tahanan (Rutan) dan Lapas yang berjubel. Fasilitasnya tidak ramah kesehatan bahkan mengancam keselamatan jiwa.

Ia mendesak negara harus hadir memenuhi hak setiap tahanan dan warga binaan untuk diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat. "Sehingga Rutan dan Lapas harus menyediakan tata ruang, penerangan, udara, dan ventilasi yang memadai," katanya.

Baca juga: Kasus Banjarnegara, KPK Periksa Sejumlah Pengusaha

Negara, kata dia, harus memastikan bahwa tragedi kemanusiaan seperti ini tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. Kapasitas penjara yang terbatas dengan jumlah penghuni yang berlebihan merupakan persoalan serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Beberapa ikhtiar politik hukum yang dapat segera diambil negara dalam mengatasi masalah ini adalah dengan mengubah orientasi politik kebijakan dalam menangani kejahatan yang berkategori ringan, termasuk yang terkait pengguna narkotika.

"Mereka dapat dibebaskan dengan program rehabilitasi. Termasuk mereka yang ditahan karena mengekspresikan pendapatnya secara damai atau atas dasar pasal-pasal karet dalam UU ITE, terlebih lagi dalam situasi di mana ada over kapasitas lapas yang membahayakan kesehatan dan bahkan nyawa tahanan dan warga binaan, terutama di masa pandemi seperti saat ini," urainya.

Negara juga, lanjut dia, harus bertanggung jawab terkait insiden kebakaran yang terjadi di Lapas Tangerang yang menewaskan 44 WBP. "Negara perlu memastikan semua hak-hak korban dan keluarga korban terpenuhi, dan warga binaan lain yang memerlukan perawatan segera dirawat sebagaimana mestinya," tegasnya.

Tak lupa, Maneger meminta pemerintah segera mengusut secara tuntas penyebab kebakaran tersebut. "Juga negara harus mengarusutamakan dengan memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban dalam kasus kebakaran tersebut. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya