Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkap pihaknya telah menghentikan proses penyidikan dugaan korupsi perpanjangan kerjasama pengoperasian dan pengelolaan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) pada PT Pelabuhan Indonesia II. Kendati demikian, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menemukan perbuatan melawan hukum.
"Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik, telah ditemukan adanya perbuatan melawan hukum (wederechtelijk)," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (7/9).
Menurut Leonard, penyidik berpendapat bahwa unsur kerugian keuangan atau perekonomian negara yang merupakan kualifikasi unsur delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum terpenuhi. Oleh karenanya, tindak pidana korupsi dinyatakan tidak terbukti. Selain itu, penyidik Gedung Bundar juga belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka sejak kasus itu disidik pada 4 September 2020.
Selama proses penyidikan, Korps Adhyaksa juga telah menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif. Diakui Leonard bahwa kesimpulan dari audit itu menemukan adanya penyimpangan dalam perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT antara PT Pelindo II dan Hutchison Port Holding.
"Hasil audit investigatif BPK berdasarkan pada self operate dan extension operate menghasilkan angka dalam jumlah tertentu, namun jumlah pastinya masih tergantung dengan valuasi bisnis ke depan hingga tahun 2039 sesuai dengan perjanjian," jelasnya.
Oleh karena itu, hasil audit BPK mendasarkan kerugian negara pada valuasi bisnis masa depan, bukan pada nilai nyata dan pasti. Sehingga, negara belum benar-benar nyata dirugikan dalam perkara tersebut karena masih bersifat prediksi. "Belum nyata telah merugikan negara, sehingga penyidik berpendapat sampai saat ini belum ada kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti," pungkasnya. (OL-8)
BADAN Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara mulai meninjau ulang atau audit kondisi perusahaan-perusahaan BUMN milik negara.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
Program Mudik Gratis Pelindo 2026 resmi dibuka! Simak cara daftar online di mudikpelindo.id, syarat dokumen, jadwal keberangkatan, hingga rute kota tujuan.
BPKH menilai revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum strategis bagi lembaga tersebut untuk memperkuat tata kelola dan fleksibilitas investasi serta penguatan peran anak usaha.
PTPN IV PalmCo memperkuat mitigasi Karhutla 2026 melalui kolaborasi dengan TNI-Polri dan pemantauan digital berbasis AI ARFINA.
Dugaan pemerasan berkedok wartawan menyerang BUMN dan perusahaan swasta dengan tuduhan laporan keuangan fiktif. Modus ancaman dan intimidasi terungkap.
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 memastikan kesiapan layanan operasional pelabuhan menjelang arus mudik Lebaran 1447 H/2026 M.
Pengelolaan pelabuhan dan operasional kapal tidak berada dalam satu entitas yang sama. Pengelolaan pelabuhan berada di bawah kendali Pelindo sementara operasional kapal oleh Pelni.
Peningkatan volume petikemas ini dipicu oleh pertumbuhan signifikan di sejumlah wilayah operasi utama.
Transformasi ini tidak hanya mencakup perubahan nama, tetapi juga peluncuran logo baru yang memvisualisasikan semangat sinergi dalam ekosistem pelabuhan dan rantai pasok nasional.
Plt. Direktur Utama CTP, Erwan Dwi Winanto, mengungkapkan pihaknya tengah fokus pada upaya integrasi tarif dengan ruas tol lain di Jakarta guna meningkatkan daya saing biaya angkut.
Penyaluran bantuan ini difokuskan untuk meringankan beban warga yang aktivitas harian dan mobilitasnya terganggu akibat banjir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved