Mendagri Sebut Banyak Daerah Habiskan Anggaran untuk Aparatur

MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan di masa pandemi ini masih banyak pemerintah daerah yang merencanakan dan mengesekusi APBD secara tidak tepat. Menurut Tito, banyak pemda masih kerap menghabiskan anggaran untuk aparaturnya ketimbang program-program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Ini juga menjadi atensi Presiden, belanja aparatur banyak yang lebih besar daripada belanja modal dan barang. Belanja modal dan barang itu betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat tapi yang banyak (justru) belanja aparaturnya," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) 2021 yang digelar virtual, Selasa (31/8).

Tito mengatakan, hingga saat ini juga masih ditemukan daerah-daerah yang alokasi anggarannya tak selaras dengan program prioritas nasional. Dia mencontohkan belum semua pemda mengalokasikan 20% anggaran untuk sektor pendidikan dan 10% untuk kesehatan.

"Dalam catatan Kemendagri masih banyak daerah yang belum mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dan kesehatan 10%. Kami tidak ingin tampilkan di sini, tapi suatu saat kita akan tampilkan," kata Tito kepada para kepala daerah.

Menurutnya, banyak juga daerah yang sudah mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dan kesehatan 10% namun programnya tak tepat perencanaannya sehingga minim dampaknya. Tito menyebut ada temuan daerah yang membelanjakan anggaran untuk keperluan yang justru tidak benar-benar dibutuhkan

"Masih banyak yang hanya sent tapi belum delivered. Ada eksekusinya tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama membeli barang-barang yang belum diperlukan sehingga akhirnya nganggur. Karena di situ ada potensi, peluang untuk terjadinya fraud," ucap Tito.

Baca juga: Ingatkan Kepala Daerah, Mendagri: Hati-Hati Jangan Korupsi

Tito menyampaikan selama pandemi ini juga masih ditemukan aktivitas perjalanan dinas, rapat-rapat ataupun kegiatan yang ramai dan masif namun manfaatnya minim bagi masyarakat. Hal seperti itu, imbuh Tito, semestinya bisa diminimalisasi.

Selama pandemi ini, Tito mengatakan roda pemerintahan bisa tetap berjalan tanpa kegiatan-kegiatan besar dengan anggaran besar pula. Tito mengatakan Presiden Joko Widodo turut menaruh perhatian terkait hal ini agar anggaran di daerah bisa maksimal dampaknya ke masyarakat.

"Pandemi ini memberikan pelajaran banyak, di antaranya mekanisme kerja WFH dan sebagian WFH serta WFO. Pemerintah tetap berjalan meskipun work from home, tidak banyak kegiatan besar yang melibatkan belanja aparatur yang banyak," tuturnya.(OL-5)