Dukung Kerja Sama BUMN dan Swasta, Rapsel: Bagus untuk Kontraktor Lokal

RENCANA pemerintah meluncurkan pemetaan kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perusahaan swasta 2022 mendatang mendapat dukungan sejumlah pihak.

Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Rapsel Ali, politikus Partai NasDem itu menegaskan, jika bisa dijalankan dengan bagus, kerja sama ini akan memberikan dampak positif.

Bukan hanya pada perusahaan swasta yang saat ini terkena dampak pandemi, namun juga untuk perkembangan perusahaan berpelat merah itu sendiri.

“Saya rasa ini sangat bagus. Makanya, saya akan support total. Sinergi BUMN dan swasta sangat dibutuhkan. Misalnya, perusahaan BUMN konstruksi harus KSO (Kerja Sama Operasional) dengan kontraktor lokal,” tegas anggota Panja Revisi UU BUMN tersebut di Jakarta, pada Selasa (31/8).

Menantu Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin ini secara khusus memberikan perhatian pada kontraktor lokal karena menurutnya, mereka sangat terdampak pandemi Covid 19.

Sebagai penggerak ekonomi nasional, BUMN, menurut Rapsel, mesti mendukung penuh pengusaha lokal yang juga akan jadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah.

Apalagi lanjut, menurut Rapsel yang juga Dewan Usaha Kadin Indonesia itu, selama ini pangsa pasar infrastruktur kontraktor lokal harus diakui memang masih sangat kecil.

“Makanya, sinergi ini sangat diperlukan. Kerja sama BUMN dan pihak swasta tahun depan akan sangat membantu pemulihan ekonomi nasional,” tegas Dewan Penasihat DPP Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI) ini.

Selain itu, Rapsel juga mengomentari bisnis PT PLN (Persero) harus lebih fokus.

“Sebaiknya fokus ke pembangkit dan distribusi. Anak perusahaannya seperti ICON+ dikerjasamakan dengan swasta tanpa perlu bersaing dengan Telkom,” ujarnya.

PLN beberapa waktu lalu meluncurkan layanan jaringan internet tetap (fixed broadband internet), ICONNET. Layanan ini ditawarkan lewat anak usaha perseroan, yakni PT Indonesia Comnets Plus (ICON+).

ICON+ sejak 2008 secara konsisten dan bertahap melakukan ekspansi konektivitas jaringan telekomunikasi ke berbagai wilayah terpencil di Indonesia dengan memaksimalkan pendayagunaan hak jaringan ketenagalistrikan milik PT PLN. 

“Intinya, kita semua harus mendukung terobosan bagus. Dan yang pasti, sebagaimana penjelasan Kementerian BUMN, kerja sama antara BUMN dengan pihak swasta harus terbuka dan transparan. Semoga ini bisa menjadi salah satu usaha yang bisa memberikan dampak positif,” ujarnya. (RO/OL-09)