Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TERDAKWA megakorupsi pengelolaan keuangan dan penempatan dana investasi pada PT Asabri Heru Hidayat meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Hal itu tertuang dalam nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum Heru.
Menurut tim penasihat hukum Heru yang antara lain terdiri dari Aldres Napitupulu, Jefri, dan Kresna Hutauruk, kerugian keuangan negara sebesar Rp22,788 triliun dalam perkara tersebut yang diuraikan oleh JPU adalah tidak nyata. Sebab, angka itu masih berupa penurunan nilai saham dan unit penyertaan reksadana yang masih dikuasi oleh Asabri.
"Cara berhitung JPU sesungguhnya menggantu dunia investasi. Setiap menjual saham, semua orang berdoa semoga jangan ada BUMN yang membeli karena nanti apabila nilainya turun akan dihukum mengambalikan uang, tapi sahamnya tidak dikembalikan ke penjual," kata tim JPU Heru di ruang sidang, Senin (23/8).
Heru sendiri saat membacakan eksepsinya mengatakan bahwa dakwaan JPU obscuur libel dan error in persona. Disebut obscuur libel karena dipenuhi dengan asumsi dan opini, sedangkan error in persona sebab Heru menyebut dirinya sebagai pemeran lama yang dilibatkan secara paksa.
Asumsi terhadap dirinya, lanjut Heru, telah mengarah pada fitnah. Menurutnya, Kejaksaan Agung telah melakukan penggiringan opini melalui pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), Direktur Penyidikan JAM-Pidsus, maupun Kepala Pusat Penerangan Hukum.
Heru sebelumnya telah dihukum dalam perkara megakorupsi di PT Asuransi Jiwasraya dengan pidana penjara seumur hidup. Vonis itu telah diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. "Nama baik saya telah dihancurkan oleh institusi yang katanya akan menegakkan kebenaran walau langt akan runtuh. Harta saya sudah habis disita, karier saya dihancurkan karena pembelaan saya selalu bagaikan angin lalu," ujar Heru.
Dalam surat dakwaan yang telah dibacakan pada Senin (16/8), JPU menyebut bahwa rasuah di ASABRI telah memperkaya Heru sebesar Rp12.421.886.211.772. Angka itu berasal dari dana investasi Asabri. (OL-8)
KOLABORASI lintas BUMN dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mempercepat pemulihan masyarakat pascabencana banjir yang melanda Aceh.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung akan menghadirkan sejumlah tokoh sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.
Fakta persidangan telah membuktikan nilai Rp 2,9 triliun bukanlah kerugian negara. Nilai itu adalah pembayaran Pertamina atas penyewaan tangki BBM milik PT OTM.
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.
Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.
Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved