Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENDIDIKAN politik menjadi hal dasar untuk menumbuhkan budaya politik dan kepercayaan yang kuat ke depan. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan harus kesepakatan para elite bangsa di tengah budaya paternalistik masyarakat.
Hal itu disampaikan Surya Paloh dalam Dialog Kebangsaan Ketua Umum Partai Politik yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Senin (23/8).
Surya mengatakan para elite sangat menentukan arah perjalanan kehidupan bangsa ke depan. Dalam menciptakan demokrasi dengan budaya politik yang kuat, elite politik harus bersepakat melakukan pendidikan politik. Tidak bisa mengharapkan budaya itu timbul sendiri di masyarakat.
"Sejujurnya memang harus ada kesepakatan para elite bangsa ini. Karena bagaimana pun juga kita memahami budaya masyarakat kita ini adalah budaya masyarakat yang paternalistik," ujarnya.
Partisipasi publik dalam politik, menurut Surya, tidak bisa diharapkan langsung tumbuh begitu saja beserta pemahaman masyarakat tentang hakikat sebuah demokrasi.
"Ada proses hantaran yang terus kita lakukan, ada proses edukasi yang terus menerus saling kita lakukan. Pendidikan politik harus tetap berlanjut. Di sinilah peran insitusi resmi, harus memberikan peran bagaimana mestinya khususnya parpol," papar Surya.
Surya menekankan institusi partai politik mendapatkan hak konstitusional yang luar biasa dengan bisa membuat undang-undang sekaligus mengubah peraturan perundangan untuk memilih presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan wali kota.
"Tapi ketika di sana semangat idealisme untuk bagaimana menerapkan pemikiran-pemikiran yang berkelanjutan dengan syarat dengan nilai-nilai edukasi kepada masyarakat, tidak dijalankan sebagai mestinya," tandas Surya. (P-2)
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, mendesak Pemerintah Indonesia segera mengisi pos duta besar (dubes) di sejumlah negara.
MK mengatakan pemisahan pemilu nasional dan lokal penting dilakukan untuk menyederhanakan proses bagi pemilih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved