Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sepanjang semester I 2021 ini sudah menyetorkan Rp92,03 miliar ke kas negara. Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu dihasilkan dari penanganan kasus korupsi, gratifikasi, dan pendapatan lainnya.
"Dari hasil kerja KPK semester I ini sudah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ke kas negara senilai Rp92,03 miliar," kata Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dalam konferensi pers penyampaian kinerja semester I 2021 KPK, Jumat (20/8).
Adapun rinciannya setoran ke kas negara itu yakni dari gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp760 juta. Kemudian, hasil sitaan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan uang pengganti yang ditetapkan pengadilan sebesar Rp73,72 miliar.
Lalu, ada pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi dan TPPU sekitar Rp11,84 miliar dan pendapatan lainnya Rp5,71 miliar.
Baca juga : 56 Pegawai KPK Gagal Tes TWK, Akhir Oktober Bakal Dipecat
KPK menyampaikan dalam rangka percepatan penanganan covid-19 juga dilakukan refocussing anggaran. Dana KPK yang direalokasi untuk penanganan covid-19 sebesar Rp256,9 miliar atau sekitar 22% dari total anggaran KPK.
Adapun pagu anggaran KPK pada 2021 ini sebesar Rp1,15 triliun dengan realisasi pada semester I mencapai 55% atau sekitar Rp638 miliar.
"Pagu anggaran sekitar Rp1,1 triliun sampai dengan semester I realisasi penggunaan anggaran KPK mencapai 55%. Realisasinya belanja pegawai sekitar Rp384 miliar, belanja barang hampir Rp170 miliar, belanja modal Rp83 miliar," jelas Cahya. (OL-7)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pemeriksaan belasan saksi, terkait kasus pemerasan dalam pengisian perangkat desa yang menjerat Bupati Pati Sudewo.
Penggeledahan terkait kasus Sudewo ini dilakukan dalam waktu sepekan. KPK juga menemukan uang yang diduga disimpan untuk Bupati nonaktif Pati itu.
Dalam kasus ini, KPK juga mendalami sejumlah penukaran uang asing. Penyidik menduga transaksi berkaitan dengan perkara karena adanya penyamaran.
Kendaraan dinas yang diperiksa, di antaranya mobil dinas Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto dan mobil dinas Kepala Bagian Umum Kota Madiun.
Pakar menanggapi permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kebutuhan peralatan yang lebih canggih untuk menunjang operasi tangkap tangan (OTT).
Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tunduk pada tekanan pihak luar.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Total ada 439 koli pakaian bekas disita dari sejumlah truk dengan taksiran senilai Rp4,2 miliar.
Bea Cukai Sumbagtim capai penerimaan Rp759 miliar atau 190% dari target. Dorong hilirisasi, jaga pengawasan, dan dukung Asta Cita pemerintahan Prabowo.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved