Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan sepanjang semester I 2021 ini sudah menyetorkan Rp92,03 miliar ke kas negara. Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) itu dihasilkan dari penanganan kasus korupsi, gratifikasi, dan pendapatan lainnya.
"Dari hasil kerja KPK semester I ini sudah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ke kas negara senilai Rp92,03 miliar," kata Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dalam konferensi pers penyampaian kinerja semester I 2021 KPK, Jumat (20/8).
Adapun rinciannya setoran ke kas negara itu yakni dari gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara sebesar Rp760 juta. Kemudian, hasil sitaan korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan uang pengganti yang ditetapkan pengadilan sebesar Rp73,72 miliar.
Lalu, ada pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi dan TPPU sekitar Rp11,84 miliar dan pendapatan lainnya Rp5,71 miliar.
Baca juga : 56 Pegawai KPK Gagal Tes TWK, Akhir Oktober Bakal Dipecat
KPK menyampaikan dalam rangka percepatan penanganan covid-19 juga dilakukan refocussing anggaran. Dana KPK yang direalokasi untuk penanganan covid-19 sebesar Rp256,9 miliar atau sekitar 22% dari total anggaran KPK.
Adapun pagu anggaran KPK pada 2021 ini sebesar Rp1,15 triliun dengan realisasi pada semester I mencapai 55% atau sekitar Rp638 miliar.
"Pagu anggaran sekitar Rp1,1 triliun sampai dengan semester I realisasi penggunaan anggaran KPK mencapai 55%. Realisasinya belanja pegawai sekitar Rp384 miliar, belanja barang hampir Rp170 miliar, belanja modal Rp83 miliar," jelas Cahya. (OL-7)
KPK menetapkan Budiman Bayu Prasojo, pegawai Ditjen Bea Cukai, sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi. Penangkapan dilakukan di kantor pusat Bea Cukai Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budiman Bayu Prasojo, pegawai Ditjen Bea Cukai, sebagai tersangka kasus dugaan suap importasi terkait temuan uang Rp5 miliar dalam lima koper.
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Tahun 2024, sektor ini berkontribusi hingga Rp710,3 triliun terhadap Produk Domestik Bruto, devisa ekspor sebesar US$1,8 miliar, serta penerimaan cukai Rp217 triliun.
Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, lanjutnya, berasal dari kenaikan penerimaan bruto sebesar 7%, serta penurunan signifikan restitusi hingga 23%.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik penghindaran pajak berskala besar di sektor perdagangan tekstil.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan instruksi keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk tidak tunduk pada tekanan pihak luar.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Oktober 2025 mencapai Rp249,3 triliun atau 80,3% dari target.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved