Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan penyidikan terhadap eks penyidiknya, Stepanus Robin Pattuju, serta advokat Maskur Husain dalam kasus suap Wali Kota Tanjungbalai. Berkas perkara keduanya dilimpahkan ke penuntutan untuk segera disidangkan.
"Tim JPU dalam waktu 14 hari kerja akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke pengadilan. Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," jelas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis (19/8).
Adapun tim penyidik KPK melaksanakan tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU. Dalam proses penyidikan keduanya, KPK memeriksa 95 saksi, termasuk Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Baca juga: KPK Yakin Robin tidak Hanya Terima Duit dari Wali Kota Tanjungbalai
"Penahanan tersangka selanjutnya menjadi kewenangan tim JPU untuk 20 hari ke depan. Terhitung 19 Agustus 2021 sampai 7 September 2021," imbuh Ali.
Dalam kasus itu, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, Stepanus Robin dan Maskur Husain. Untuk perkara Syahrial, saat ini tengah bergulir di persidangan. Syahrial didakwa menyuap Robin dan Maskur senilai Rp 1,6 miliar.
Baca juga: Masa Tahanan Tersangka Suap Tanjung Balai Diperpanjang
Suap diberikan agar Robin mengurus kasus jual-beli jabatan di Tanjungbalai, agar tidak naik ke penyidikan. Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Syahrial yang juga kader Partai Golkar, pernah berkunjung ke rumah dinas Azis Syamsuddin.
Lalu, Syahrial disebut berkunjung ke rumah dinas Azis untuk membicarakan pilkada di Tanjungbalai. Azis kemudian ditengarai mengenalkan Syahrial kepada Robin agar membantu memantaunya. Pada 9 Juni lalu, penyidik KPK sempat memeriksa Azis sebagai saksi.(OL-11)
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.
Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD bukanlah solusi untuk menekan ongkos politik. Menurutnya, mekanisme tersebut justru berpotensi memperparah praktik suap.
Asep mengatakan, uang itu diterima Ade Kuswara sepanjang 2025. KPK menyebut dana itu diberikan sejumlah pihak yang belum bisa dirinci nama-namanya.
KPK membeberkan pola penyalahgunaan kedekatan keluarga dalam perkara dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini semakin sulit disusupi praktik suap.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved