Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa tahanan bagi advokat Maskur Husain. Maskur merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjung Balai pada 2020-2021.
"Tim penyidik telah memperpanjang masa penahanan tersangka MH dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait penanganan perkara Walikota Tanjuang Balai Tahun 2020-2021," terang Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/7).
Menurut Ipi, perpanjangan penahanan terhadap Maskur dilakukan selama 30 hari ke depan. Hal itu berdasar pada penetapan kedua dari Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
"Terhitung 22 Juli 2021 sampai dengan 20 Agustus 2021 di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," jelas Ipi.
KPK menetapkan Maskur bersama Wali Kota Tanjung Balai, M Syahrial, seta penyidik KPK yang berasal dari Polri, Stepanus Robin, sebagai tersangka. Syahrial yang sebelumnya tersandung kasus hasil penyelidikan KPK diduga mencari celah agar perkaranya tidak naik ke tingkat penyidikan.
Ia diduga menyuap Robin sebesar Rp1,3 miliar dari komitmen Rp1,5 miliar. Sebagian uang tersebut diduga diberikan juga ke Maskur yang berjumlah Rp525 juta.
KPK menjerat Robin dan Maskur dengan Pasal 12 huruf a atau b dan Pasal 12B atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Syahrial dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor. (Tri/OL-09)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Penguatan pengawasan internal dan eksternal perlu dibarengi dengan kewenangan yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.
PENGUATAN sistem pengawasan hakim kembali dipertanyakan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap hakim di Pengadilan Negeri (PN) Depok.
KETUA Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Kota Depok Bambang Setyawan yang terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK diberhentikan sementara.
KPK melakukan tiga OTT beruntun di awal 2026 menyasar pajak, bea cukai, dan peradilan.
MA akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur PN Depok yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Warga telah berupaya mengatur alur pembuangan agar sampah tidak semakin tercecer ke jalan raya.
Masalah terbesar Kota Bandung saat ini adalah sampah. Setiap hari ada sekitar 1.500 ton timbulan sampah baru. Ini tidak mungkin dibiarkan begitu saja.
Rotasi, baik secara vertikal maupun horizontal, merupakan bagian dari evaluasi organisasi yang dilakukan secara profesional.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melantik 11 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/12).
Mamdani berkeinginan datang ke Washington untuk berbicara langsung dengan Trump.
Arifin pun sengaja menyebarkan video modus penipuan yang nyaris menimpanya melalui media sosial dan telah direspons oleh banyak orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved