KPU Diminta Kaji Dua Opsi Skenario Pemilu pada 2024

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI diminta membuat dua opsi skenario terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), yang akan digelar pada 2024. 

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan kedua skenario itu, yakni pemilu dalam situasi pandemi covid-19 dan pemilu dalam situasi normal. Itu diperlukan sebagai antisipasi berbagai risiko, apabila pandemi belum berakhir.

"Karena pada pilkada 2020 lalu, digelar di tengah pandemi. Kita belum bisa memprediksi kapan pandemi covid-19 selesai," ujar Guspardi saat dihubungi, Minggu (15/8).

Baca juga: Peraturan KPU untuk Pemilu 2024 Mulai Disusun Sesuai Prioritas

Dua skenario tersebut nantinya berdampak pada penambahan anggaran pemilu. Pada pilkada 2020, lanjut Guspardi, DPR sudah memfasilitasi dan meminta Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran. 

Begitu pula untuk pemilu dan pilkada serentak pada 2024. Apabil pandemi tak kunjung usai, akan ada penambahan anggaran, seperti untuk penerapan protokol kesehatan.

Baca juga: Mulai Dilirik Masyarakat, Elektabilitas Erick Thohir Naik

Sementara itu, KPU RI tengah menyusun regulasi terkait tahapan pelaksanaan pemilu dan pilkada. KPU mewacanakan usulan pemilu presiden dan legislatif digelar pada 21 Februari 2024 dan pilkada pada 24 November 2024. 

Merespons kabar tersebut, Guspardi mengatakan DPR terbuka dengan usulan KPU. Namun, dia mengingatkan agar jangan sampai ada tahapan yang berhimpitan antara pilkada dan pemilu. Apalagi usulan KPU juga belum difinalisasi.

"Itu belum merupakan keputusan, jadi kita mencari waktu yang tepat. Kita akan bicarakan di Komisi II DPR. Baru berlaku menjadi keputusan setelah dibicarakan dengan DPR dan pemerintah, setelah masa reses selesai," pungkasnya.(OL-11)