Jumat 06 Agustus 2021, 20:45 WIB

Jadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Eks Koruptor Diminta Lapor LHKPN

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
Jadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, Eks Koruptor Diminta Lapor LHKPN

Dok.MI
Mantan Terpidana kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung Selatan, Emir Moeis

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Izedrik Emir Moeis segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pasca ditunjuk sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda sejak 18 Februari 2021.

Emir Moeis adalah mantan terpidana perkara korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan, Lampung pada 2004.

"Benar, berdasarkan data pada aplikasi eLHKPN tercatat laporan kekayaan yang disampaikan kepada kami terakhir adalah pada 26 Januari 2010 dalam kapasitas sebagai Anggota DPR RI periode 2009-2014," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan setelah diangkat dalam jabatan publik maka terikat kewajiban untuk menyampaikan kembali LHKPN kepada KPK.

"Hal ini juga diperkuat dalam aturan internal PT Pupuk Indonesia (Persero) yang mewajibkan para pejabat di lingkungannya beserta anak perusahaannya untuk melaporkan harta kekayaan. Kami mengimbau agar memenuhi kewajiban tersebut," ucap Ipi.

Baca juga: Penyidik KPK Ungkap Detik-detik Ferdy Bantu Pelarian Nurhadi

Diketahui, PT Pupuk Iskandar Muda adalah anak perusahaan PT Pupuk Indonesia.

KPK juga mengingatkan pejabat publik seharusnya menjadi teladan sehingga untuk dapat menduduki jabatan publik harus diisi oleh figur-figur yang antikorupsi dan memiliki "track record" yang baik.

"Sehingga selain aspek kompetensi, integritas merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki setiap pejabat publik. Tidak hanya persoalan etis dan kepantasan tetapi saya kira ini juga sejalan dengan semangat bangsa ini untuk memerangi korupsi," kata Ipi.

Pada 14 April 2014, Emir Moeis divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara penerimaan hadiah untuk memenangkan konsorsium Alstom Power Inc dalam tender PLTU Tarahan, Lampung 2004 dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dengan denda Rp150 juta subsider 3 kurungan.(OL-4)

Baca Juga

Dok MI

Produk dalam Negeri Harus Jadi Tuan di Rumah Sendiri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 26 Mei 2022, 23:42 WIB
"UMKM harus jadi perhatian  karena sektor ini paling luas serapan lapangan kerjanya,"...
MI/Bayu Anggoro

Selesaikan Polemik Penjabat Kepala Daerah dengan Penguatan Birokrasi Sipil

👤Golda Eksa 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:54 WIB
Mengintegrasikan politik kepemiluan agar dapat segera serentak melaksanakan hajat...
Ilustrasi

Ini Rincian Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:28 WIB
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan sebanyak 82,71 persen atau Rp63,405 Triliun digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya