Kasus Tanah Munjul, KPK Periksa Eks Plt Sekda DKI

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Plt Sekda DKI Jakarta Sri Haryati dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur. Sri yang saat ini merupakan Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekda DKI dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar.

"Pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, saksi untuk tersangka RHI (Rudy Hartono) dan kawan-kawan," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (5/8).

KPK juga memanggil saksi lainnya yakni Kabid Usaha Transportasi, Properti, dan Keuangan Badan Pembinaan BUMD DKI Ahmad Giffari dan Junior Manager Sub Divisi Pengembangan Usaha Perumda Sarana Jaya (periode 2019-Juni 2020) bernama Maulina.

Sebelumnya, penyidik juga memeriksa saksi-saksi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri dan Faisal Syafruddin serta dari BUMD DKI Asep Erwin dn Farouk. Penyidik mendalami pengelolaan keuangan APBD DKI yang diduga peruntukannya tidak sesuai berkaitan pengadaan tanah di Munjul.

"(Saksi) dikonfirmasi antara lain pengetahuan para saksi mengenai proses pengelolaan keuangan APBD DKI Jakarta yang diduga terdapat adanya peruntukkan yang tidak sesuai khususnya terkait pengadaan tanah di Munjul," kata Ali Fikri.

Baca juga : KPK Tegaskan Pengusutan Kasus Korupsi Bansos belum Final

Dalam kasus itu, KPK menetapkan tersangka eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Dirut PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar. PT Adonara Propertindo juga ditetapkan sebagai tersangka korporasi.

Dalam perkara itu, Perumda Sarana Jaya berkerja sama dengan PT Adonara untuk mencari lahan yang dijadikan bank tanah. Proses pembelian tanah di Munjul itu diduga menyalahi aturan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp152,5 miliar.

Konstruksi perkaranya, pada 8 April 2019 disepakati penandatanganan akta jual beli dihadapan notaris di kantor Perumda Sarana Jaya antara Yoory selaku bos BUMD DKI itu dengan Anja Runtuwene. Kemudian langsung dilakukan pembayaran 50% atau sekitar Rp108,9 miliar dikirim ke rekening milik Anja pada Bank DKI.

Selang beberapa waktu kemudian, atas perintah Yoory diduga terjadi pembayaran lagi oleh Perumda Sarana Jaya kepada Anja sebesar Rp43,5 miliar.

KPK menduga pengadaan tanah di Munjul tersebut melawan aturan dan hukum. Komisi antirasuah menyebutkan tidak ada kajian kelayakan objek tanah dalam pengadaan tersebut. Kemudian, tidak dilakukan kajian appraisal (penilaian). KPK juga menduga ada kongkalikong kesepakatan harga sebelum negosiasi resmi dilakukan. (OL-2)