Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
ADANYA kegelisahan dan rasa frustasi yang luar biasa terkait permasalahan kesetaraan gender di Indonesia masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.
"Dibutuhkan dari kita semua niat tulus dari kita semua untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yana kita hadapi," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam webinar Kesetaraan Gender Sebagai Bagian Dari Cita-Cita Pembangunan Berkelanjutan, Rabu (4/8).
Rerie sapaan akrbanya menyebutkan menjadi sangat penting meletakkan kesetaraan gender dalam rangka holistik yang tidak bisa dipisahkan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
"Kesetaraan adalah sebuah sikap yang adil yang harus dimulai tidak hanya dari sebuah pikiran harus diwujudkan sebagai kekuatan," ungkapnya.
Namun, lanjut Rerie, dibalik itu semua harus ada intensi dari negara secara formal dalam bentuk perlindungan hukum di mana diperlukan sebuah undang-undang (UU) perlindungan yang betul-betul menyeluruh dan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi.
Baca juga : Polri Periksa Kapolda Sumsel Soal Dana Hibah Bodong Rp2 T
Oleh karena itu diperluan perjuangan agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) agar disahkan menjadi undnag-undang.
"Menjadi korban kekerasan bukan akhirnya menjadi dilema, korban tidak hanya menjadi korban dari perbuatan itu sendiri, tapi sering sekali korban akhirnya justru mendapatkan 'hukuman' yang seharusnya tidak diterima oleh para korban," jelasnya.
"Inilah tantangan kita semua, di sinilah diperlukan sekali lagi semangat dari kita semua niat bersama dan kita semua dan sekali lagi marilah kita bersama-sama membangun sebuah gerakan-gerakan yang melampaui semua sekat yang ada," tambahnya.
Melampaui sekat politik, agama, suku, bangsa, dan semua kelompok agar yang diperjuangkan dengan usaha bersama dan dukungan RUU PKS menjadi undang-undang. (OL-2)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya memperluas partisipasi perempuan di bidang STEM sebagai strategi meningkatkan inovasi, daya saing, dan pembangunan SDM Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai kebijakan pemerintah menunda akses akun digital, termasuk media sosial, bagi anak di bawah usia 16 tahun merupakan langkah penting.
Lestari Moerdijat mengatakan, dibutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkan upaya yang lebih baik dalam pencegahan dan penanganan masalah kesehatan jiwa pada anak dan remaja.
Perkembangan dunia digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, dari ancaman yang menyertainya.
Komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas, harus konsisten diwujudkan dengan dukungan semua pihak.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
Penegakan UU TPKS dinilai belum maksimal dalam menangani kekerasan terhadap perempuan. Implementasi hukum dan perspektif gender aparat menjadi sorotan.
KETUA Umum Korps HMI-Wati (Kohati) PB HMI, Sri Meisista, menyoroti isu kesetaraan gender dalam organisasi hijau-hitam tersebut.
Rekor keterwakilan perempuan di parlemen Jepang memicu krisis fasilitas. PM Sanae Takaichi bersama 60 legislator ajukan petisi penambahan toilet perempuan.
Battle of the Sexes berlangsung cair dan penuh selingan hiburan.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved