Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bersama seluruh jajaran partainya dari tingkat pusat hingga ranting, melakukan upacara secara virtual. Itu untuk memperingati Tragedi 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai Kudatuli.
Mayoritas peserta acara tersebut mengenakan baju serba hitam. Megawati mengingatkan seluruh kadernya untuk merenungi tragedi yang memakan korban jiwa ratusan orang itu. Bahwa untuk memperjuangkan keadilan butuh pengorbanan yang sangat berat.
Acara renungan Tragedi Kudatuli itu diselenggarakan secara virtual. Dari Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, hadir Sekjen Hasto Kristiyanto, Wasekjen Sadarestuwati, serta dua Ketua DPP, yakni Eriko Sotarduga dan Djarot Saiful Hidayat.
Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Hadir pula Prananda Prabowo, Puan Maharani, Olly Dondokambey, Rudianto Tjen, Utut Adianto, Komaruddin Watubun, Ahmad Basarah, dan Mindo Sianipar.
Ada juga Wiryanti Sukamdani, Nusyirwan Sudjono, Made Urip, Bambang Wuryanto, Rokhmin Dahuri, Sri Rahayu, Said Abdullah, dan Ribka Tjiptaning. Kader dan pengurus daerah PDIP dari seluruh Indonesia turut mengikuti acara secara daring.
Hasto mengatakan, PDIP berakar sejak Partai Nasionalis Indonesia (PNI) didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1927. Partai yang mengadopsi gagasan, ide, dan pemikiran Bung Karno itu juga pernah diluluhlantakkan saat rezim Orde Baru. Partai yang masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pada 27 Juli 1996, mendapat tekanan.
Baca juga: Di Masa Krisis Pandemi, Presiden Jokowi Diminta Tingkatkan Tiga Macam Kualitas
"Kantor DPP ini menjadi saksi bagaimana demokrasi mencoba dibungkam oleh kekuasaan," kata Hasto, dalam keterangannya, Selasa (27/7).
Hasto menjelaskan, di Kantor DPP ini, mimbar demokrasi dibangun untuk menyuarakan perjuangan demi menegakan demokrasi bersama dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, kantornya itu diserang.
"Kita tahu begitu banyak korban atas peristiwa tersebut dan ini menjadi menjadi momentum demokrasi yang sangat penting di dalam rekam jejak demokrasi Indonesia," urai Hasto.
"Karena itulah, pada hari ini, kami memperingati Peristiwa Kudatuli tersebut secara khusus, sekaligus oleh Ibu Megawati Soekarnoputri kami diminta untuk mengkhidmati, untuk merenungkan agar seluruh spirit perjuangan membawa kemajuan bagi Indonesia Raya yang telah diperjuangkan tidak mudah, penuh pengorbanan khususnya oleh Bung Karno dapat terus kami lanjutkan," tambahnya.
Politikus asal Yogyakarta itu juga menyampaikan keinginan Megawati agar dibangun Monumen 27 Juli di Kantor DPP PDIP sebagai pengingat bahwa kekuatan partai itu berasal rakyat itu sendiri. Monumen juga ditujukan agar setiap kader PDIP tidak lupa sejarah Tragedi Kudatuli. Dalam acara ini, para kader juga diminta merenung dan mendoakan para korban.
"Tidak hanya mendoakan arwah korban 27 Juli, tetapi juga bagi kemajuan bangsa Indonesia, agar seluruh perjuangan para pahlawan tersebut tidak sia-sia," jelas Hasto.
Doa lalu dipanjatkan yang dipimpin oleh Ketua DPP PDIP Hamka Haq, yang juga Ketua Umum DPP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). (OL-4)
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Dia pun mengaku datang membawa pesan dari Prabowo dan pulang membawa jawaban dari Megawati.
Wakil Ketua DPR itu meminta agar tak dikaitkan terkait koalisi ketika Prabowo dan Megawati bertemu.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
MANTAN Presiden Universitas Harvard, Drew Gilpin Faust, mengajak masyarakat Amerika untuk angkat suara dalam membela nilai-nilai fundamental.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved