Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bersama seluruh jajaran partainya dari tingkat pusat hingga ranting, melakukan upacara secara virtual. Itu untuk memperingati Tragedi 27 Juli 1996 yang dikenal sebagai Kudatuli.
Mayoritas peserta acara tersebut mengenakan baju serba hitam. Megawati mengingatkan seluruh kadernya untuk merenungi tragedi yang memakan korban jiwa ratusan orang itu. Bahwa untuk memperjuangkan keadilan butuh pengorbanan yang sangat berat.
Acara renungan Tragedi Kudatuli itu diselenggarakan secara virtual. Dari Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, hadir Sekjen Hasto Kristiyanto, Wasekjen Sadarestuwati, serta dua Ketua DPP, yakni Eriko Sotarduga dan Djarot Saiful Hidayat.
Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Hadir pula Prananda Prabowo, Puan Maharani, Olly Dondokambey, Rudianto Tjen, Utut Adianto, Komaruddin Watubun, Ahmad Basarah, dan Mindo Sianipar.
Ada juga Wiryanti Sukamdani, Nusyirwan Sudjono, Made Urip, Bambang Wuryanto, Rokhmin Dahuri, Sri Rahayu, Said Abdullah, dan Ribka Tjiptaning. Kader dan pengurus daerah PDIP dari seluruh Indonesia turut mengikuti acara secara daring.
Hasto mengatakan, PDIP berakar sejak Partai Nasionalis Indonesia (PNI) didirikan oleh Bung Karno pada tahun 1927. Partai yang mengadopsi gagasan, ide, dan pemikiran Bung Karno itu juga pernah diluluhlantakkan saat rezim Orde Baru. Partai yang masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI), pada 27 Juli 1996, mendapat tekanan.
Baca juga: Di Masa Krisis Pandemi, Presiden Jokowi Diminta Tingkatkan Tiga Macam Kualitas
"Kantor DPP ini menjadi saksi bagaimana demokrasi mencoba dibungkam oleh kekuasaan," kata Hasto, dalam keterangannya, Selasa (27/7).
Hasto menjelaskan, di Kantor DPP ini, mimbar demokrasi dibangun untuk menyuarakan perjuangan demi menegakan demokrasi bersama dengan Megawati Soekarnoputri. Namun, kantornya itu diserang.
"Kita tahu begitu banyak korban atas peristiwa tersebut dan ini menjadi menjadi momentum demokrasi yang sangat penting di dalam rekam jejak demokrasi Indonesia," urai Hasto.
"Karena itulah, pada hari ini, kami memperingati Peristiwa Kudatuli tersebut secara khusus, sekaligus oleh Ibu Megawati Soekarnoputri kami diminta untuk mengkhidmati, untuk merenungkan agar seluruh spirit perjuangan membawa kemajuan bagi Indonesia Raya yang telah diperjuangkan tidak mudah, penuh pengorbanan khususnya oleh Bung Karno dapat terus kami lanjutkan," tambahnya.
Politikus asal Yogyakarta itu juga menyampaikan keinginan Megawati agar dibangun Monumen 27 Juli di Kantor DPP PDIP sebagai pengingat bahwa kekuatan partai itu berasal rakyat itu sendiri. Monumen juga ditujukan agar setiap kader PDIP tidak lupa sejarah Tragedi Kudatuli. Dalam acara ini, para kader juga diminta merenung dan mendoakan para korban.
"Tidak hanya mendoakan arwah korban 27 Juli, tetapi juga bagi kemajuan bangsa Indonesia, agar seluruh perjuangan para pahlawan tersebut tidak sia-sia," jelas Hasto.
Doa lalu dipanjatkan yang dipimpin oleh Ketua DPP PDIP Hamka Haq, yang juga Ketua Umum DPP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). (OL-4)
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Risma menuturkan, para sopir ambulans kerap bekerja tanpa hari libur, bahkan tetap mengantar pasien pada hari Minggu maupun dini hari.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved