Di Masa Krisis Pandemi, Presiden Jokowi Diminta Tingkatkan Tiga Macam Kualitas

PANDEMI covid-19 menjadi ujian bagi para pemimpin dunia, termasuk Presiden Jokowi. Sehubungan dengan itu, Presiden Jokowi diharapkan dapat meningkatkan kualitasnya di tengah situasi saat ini.

"Kualitas tersebut memiliki ciri utama, yaitu kemampuan berinovasi, memiliki kreativitas tinggi, dan kemampuan menghadapai krisis (ability to deal with crisis)," jelas Deklarator Jaringan Intelektual Berkemajuan (JIB) David Krisna Alka dalam kata pengantarnya dalam diskusi virtual dengan tajuk Benarkah Jokowi Gagal Pimpin Indonesia? dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube, Senin (26/7).

Guru Besar UIN Jakarta Azyumardi Azra yang menjadi pembicara pertama dalam diskusi ini mengatakan ada beberapa indikator yang harus diperbaiki oleh Presiden Jokowi jika tidak ingin dianggap gagal ketika masa kepemimpinannya berakhir nanti. Salah satunya soal good governance.

"Banyak indikator yang menunjukkan bahwa good governance tidak berjalan dengan baik. Yang pertama yang paling jelas itu pemberantasan korupsi yang tidak jalan atau kalaupun jalan hanya minimal. Padahal pada saat yang sama korupsi merajalela. Apalagi pada musim pandemi covid-19 sebagian dana bansos itu juga dirampok oleh anggota kabinetnya Jokowi," bebernya.

Dari sisi politik, Anggota DPR Saleh P Daulay mengatakan parameter berhasil atau tidaknya kepemimpinan Presiden Jokowi tidak ditentukan dari sejauh mana program yang diaplikasikan untuk masyarakat, tetapi dinilai dari dukungan politik Presiden Jokowi. Soal program tersebut, katanya, masyarakat luas bisa menilai sendiri.

"Tetapi kalau dari sisi politik, sejauh mana dukungan politik yang dimiliki oleh Presiden Jokowi. Itu sebetulnya dasarnya. Jika dukungan politik Presiden Jokowi masih bagus, masih kuat, tentu Presiden Jokowi akan disebut berhasil. Yang melakukan penilaian dan pengawasan kepada Presiden Jokowi ialah anggota DPR dan anggota DPD," ujarnya.

Kendati masih berada dalam situasi pandemi covid-19, Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas menilai bahwa kepuasaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi masih tetap tinggi. Kepuasaan masyarakat tersebut, lanjutnya, pada isu yang lebih detail berbeda-beda. Akan tetapi, secara umum tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi berada di atas 70%.

"Masyarakat merasa pemerintah sudah menjalankan negara sesuai dengan harapan mereka. Meskipun jika dievaluasi secara lebih detail, tingkat kepuasannya berbeda-beda. Misalnya, kepuasan terkait infrastruktur tinggi, tetapi kepuasan terkait penciptaan lapangan kerja masih rendah," ungkap Abbas.

Drektur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy Endang Tirtana mengingatkan capaian keberhasilan Presiden Joko Widodo pada periode pertama yang salah satunya berkaitan dengan pembangunan infratruktur. "Terkait pembangunan infrastruktur, Jokowi mengubah persepsi masyarakat dari pembangunan yang jawa sentris menjadi pembangunan yang Indonesia sentris," kata Endang mengingatkan.

Pembicara terakhir, Khoirunnisa Nur Agustyati (Direktur Eksekutif Perludem) mengatakan Indonesia termasuk negara demokrasi yang performanya lemah. Penilaian tersebut dikutipnya dari rilis terbaru yang dikeluarkan oleh International IDEA tentang Global State of Democracy 2021. "Masih masuk dalam kategori negara demokrasi, tetapi performanya lemah, ya weak atau low performance," jelasnya. (OL-14)