Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KUASA pengguna anggaran (KPA) Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial, Adi Wahyono, mengungkap tiga pola instruksi mantan Mensos Juliari Peter Batubara terkait pengumpulan fee ke para vendor bantuan sosial sembako covid-19 di Jabodetabek. Adi diketahui turut menjadi terdakwa dalam perkara itu bersama Juliari dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso.
"Jadi kan pola perintahnya ada dari Pak Menteri, ke Kukuh (tim teknis Juliari, Kukuh Ariwibowo), ke saya, baru Pak Joko. Ada juga Pak Menteri ke saya dan Kukuh, baru ke Pak Joko. Ada lagi ke saya sama Pak Joko langsung," papar Adi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/7).
Pola pertama yang melibatkan Kukuh sebagai perantara instruksi antara Juliari dan Adi terkait perintah awal mengumpulkan fee operasional ke para vendor. Adi mengaku kaget mendengar perintah tersebut.
"Karena ternyata saya diberi tahu oleh Kukuh kalau ada arahan untuk pengumpulan operasional itu. Jadi awalanya memang dari Pak Kukuh ke saya, kemudian saya sampaikan ke Pak Joko," terang Adi. "Bahasanya (Kukuh), 'Bapake minta Rp10 ribu per kantong'," sambungnya.
Pola instruksi kedua terjadi saat dirinya dipanggil langsung oleh Juliari. Menurut Adi, Kukuh selalu datang saat dirinya menghadap Juliari. Ini terjadi saat dirinya diminta Juliari untuk melaporkan pengumpulan fee dari para vendor. Selain pengumpulan, ia diminta melapor besaran yang telah disetorkan ke Juliari melalui ajudan, sekretaris, maupun Kukuh sendiri.
Adapun pola instruksi ketiga, lanjut Adi, dilakukan Juliari untuk memastikan laporan yang sebelumnya diperintahkan berjalan sesuai ekspektasinya. "Joko diminta untuk membuat laporan. Artinya mencocokkan antara perintah dia (Juliari) dan pelaksanaan. Laporan itu ada dua sisi, sisi penerimaan dan pengeluaran."
Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut setidaknya ada dua kali penyetoran uang dari Adi ke Juliari yang melalui Kukuh. Hal itu terungkap saat jaksa mengonfirmasi berita acara pemeriksaan Adi. Penyerahan pertama terjadi pada Mei 2020 di tahap pertama program bansos sembako.
"Mei 2020, saya menerima uang dari Matheus Joko Santoso sebesar Rp1,7 miliar yang saya berikan ke Menteri Juliari Peter Baturbara melalui Kukuh, betul?" tanya jaksa Ikhsan Fernandi kepada Adi.
"Iya. Waktu itu Pak Kukuh sudah ada arahan. Pak menteri minta Rp1,7 miliar," jawab Adi.
Penyetoran kedua ke Juliari melalui Kukuh terjadi pada Juni 2020 sebesar Rp2 miliar. Dalam perkara ini, Adi bersama Joko didakwa mengutip fee dari para vendor bansos sembako sebesar Rp10 ribu per paket. Total suap yang diperoleh Juliari mencapai Rp32,482 miliar. (OL-14)
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
Menkum optimistis kebijakan tersebut mampu menekan praktik-praktik rasuah yang melibatkan para penegak hukum di lembaga peradilan Indonesia.
Survei Litbang Kompas dilakukan pada 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia.
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Pemerintah diminta menggunakan standar World Bank untuk lower middle income country untuk poverty rate sebesar US$3,65 per hari atau Rp61 ribu per hari untuk mengategorikan garis kemiskinan.
PENEBALAN Bantuan Sosial (Bansos) Sembako sebagai bagian dari paket stimulus yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.
BUPATI Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan upaya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam memberdayakan masyarakat telah membantu memitigasi berbagai kerentanan hidup
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved