Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KASATGAS Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Andre Dedy Nainggolan menyebut kasus bansos Jabodetabek jauh lebih masif dan belum semuanya terungkap. Dia menyebut nilai bansos yang diterima masyarakat jauh dari jumlah yang dianggarkan. Dia memerkirakan kerugian negara dalam kasus itu sedikitnya mencapai Rp2 triliun.
"Saya melihat satu perusahaan setidaknya dari invoice yang kami temukan nilai bansosnya mungkin Rp180 ribuan sebenarnya yang dia keluarkan untuk satu paket. Saya menduga nilainya mungkin lebih rendah Rp150 ribuan," kata Andre dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (6/7).
Dalam penyidikan kasus itu, Andre menemukan dugaan pengadaan barang bansos yang dilakukan perusahaan nilainya jauh di bawah. Total ada 109 perusahaan yang mendapat kontrak dan ditengarai hanya mengambil untung lantaran melakukan subkontrak ke perusahan-perusahaan lain.
Ia menuturkan nilai per paket bansos yang dianggarkan sebesar Rp300 ribu. Dari jumlah itu dibagi Rp270 ribu untuk barang sembakonya, kemudian Rp15 ribu untuk distribusi, dan Rp15 ribu untuk pengemasan atau goodybag.
Baca juga: Ditanya Soal Bansos, Wagub DKI: Tunggu Petunjuk Pemerintah Pusat
Adapun total anggaran bansos Jabodetabek 2020 itu sebesar Rp6,8 triliun yang penyalurannya dibagi dua gelombang besar April-Juni dan Juli-Desember. Totalnya ada 12 tahap penyaluran dengan masing-masing tahap diberikan kepada 1,9 juta keluarga penerima manfaat.
"Kalau nilai awalnya Rp270 ribu, setidaknya Rp90 ribu per paket sudah hilang nilainya. Kalau dikalikan seluruhnya itu bisa mencapai Rp2 triliun," ucapnya.
Andre menyebut nilai dugaan korupsi yang didakwakan kepada eks Mensos Juliari Batubara Rp32 miliar hanya bagian kecil dari yang sejauh ini berhasil diungkap. Menurutnya, masih banyak yang perlu diusut. Termasuk dugaan keterlibatan di legislatif yang mengemuka di persidangan.
"Itu gambaran betapa masifnya korupsi bansos dan betapa kecilnya yang berhasil kami ungkap saat ini. Sebenarnya saya bisa katakan saya berhutang untuk mengungkap kasus ini semua tapi memang kondisi tidak menguntungkan," ucap Andre yang kini berstatus nonaktif lantaran tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).(OL-4)
Pengamat Politik, Sugiyanto menilai isu pergantian sejumlah Ketua DPD PDIP yang dikaitkan dengan 'pemecatan' dinilai sebagai persepsi keliru publik.
Padahal proses pemberhentian sejumlah ketua DPD PDIP sesuai dengan apa yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai.
“Anggota Partai atau kader partai yang terpilih dan ditetapkan menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) dan Pengurus Partai tidak boleh rangkap jabatan struktural di atas ataupun bawahnya,"
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Edi mengaku bingung dengan keputusan KPK menjerat dirinya sebagai tersangka. Padahal, menurut dia, Juliari merupakan mantan pimpinan di Kemensos yang harusnya bertanggung jawab.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bank Jakarta kembali mendistribusikan bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar kepada total 56.351 orang penerima baru.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved