Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KASATGAS Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Andre Dedy Nainggolan menyebut kasus bansos Jabodetabek jauh lebih masif dan belum semuanya terungkap. Dia menyebut nilai bansos yang diterima masyarakat jauh dari jumlah yang dianggarkan. Dia memerkirakan kerugian negara dalam kasus itu sedikitnya mencapai Rp2 triliun.
"Saya melihat satu perusahaan setidaknya dari invoice yang kami temukan nilai bansosnya mungkin Rp180 ribuan sebenarnya yang dia keluarkan untuk satu paket. Saya menduga nilainya mungkin lebih rendah Rp150 ribuan," kata Andre dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Corruption Watch (ICW), Selasa (6/7).
Dalam penyidikan kasus itu, Andre menemukan dugaan pengadaan barang bansos yang dilakukan perusahaan nilainya jauh di bawah. Total ada 109 perusahaan yang mendapat kontrak dan ditengarai hanya mengambil untung lantaran melakukan subkontrak ke perusahan-perusahaan lain.
Ia menuturkan nilai per paket bansos yang dianggarkan sebesar Rp300 ribu. Dari jumlah itu dibagi Rp270 ribu untuk barang sembakonya, kemudian Rp15 ribu untuk distribusi, dan Rp15 ribu untuk pengemasan atau goodybag.
Baca juga: Ditanya Soal Bansos, Wagub DKI: Tunggu Petunjuk Pemerintah Pusat
Adapun total anggaran bansos Jabodetabek 2020 itu sebesar Rp6,8 triliun yang penyalurannya dibagi dua gelombang besar April-Juni dan Juli-Desember. Totalnya ada 12 tahap penyaluran dengan masing-masing tahap diberikan kepada 1,9 juta keluarga penerima manfaat.
"Kalau nilai awalnya Rp270 ribu, setidaknya Rp90 ribu per paket sudah hilang nilainya. Kalau dikalikan seluruhnya itu bisa mencapai Rp2 triliun," ucapnya.
Andre menyebut nilai dugaan korupsi yang didakwakan kepada eks Mensos Juliari Batubara Rp32 miliar hanya bagian kecil dari yang sejauh ini berhasil diungkap. Menurutnya, masih banyak yang perlu diusut. Termasuk dugaan keterlibatan di legislatif yang mengemuka di persidangan.
"Itu gambaran betapa masifnya korupsi bansos dan betapa kecilnya yang berhasil kami ungkap saat ini. Sebenarnya saya bisa katakan saya berhutang untuk mengungkap kasus ini semua tapi memang kondisi tidak menguntungkan," ucap Andre yang kini berstatus nonaktif lantaran tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).(OL-4)
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan puncak peringatan Bulan Bung Karno di Makam Bung Karno di Kota Blitar
Bambang mengatakan penulisan sejarah berkaitan dengan subjektivitas. Namun, dia mempersilahkan Fadli untuk menggunakan caranya sendiri tetapi jangan merasa selalu benar.
KETUA DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta pemerintah Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan gaji hakim.
"PDI-P punya kecondongan untuk merapat atas nama relasi personal yang baik antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, atas nama kondisi PDI-P yang sedang babak belur, PDIP ingin menjadi mitra strategis,"
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah mengatakan pihaknya menyalurkan 403 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) termasuk untuk praktik judi online (judol),
PPATK mengungkap ada 571.410 nomor induk kependudukan (NIK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) ternyata tercatat sebagai pemain judi online
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan masih banyak penerima bansos yang mengalami kesulitan dalam mencairkan dana karena masalah maladministrasi
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved