Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
BAIK pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum memberikan kepastian mengenai jadwal pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga rentan dan warga miskin selama masa PPKM Darurat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menegaskan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat mengenai pemberian bansos.
"Kami masih menunggu dari pemerintah pusat. Prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat," kata Ariza di Jakarta, Selasa (6/7).
Dihubungi terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho pun mendesak agar bansos bisa segera diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Diprediksi Capai 7,5%
"Pemberian bansos segera baik yang dari Kemensos maupun dari Pemprov," kata Teguh saat dihubungi Media Indonesia, Senin (5/7).
Menurut dia, seketat apapun pelaksanaan PPKM, warga yang tergolong pekerja harian tidak akan bertahan berada di rumah karena urusan perut mereka tidak bisa disejahterakan pemerintah.
"Saya khawatir pengabaian ini makin menjadi di hari-hari berikutnya karena mereka tidak memiliki penghasilan akibat penyekatan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bansos pada PPKM Darurat akan diberikan sebesar Rp300 ribu. (OL-4)
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat menangani banjir yang melanda sejumlah wilayah Ibu Kota
Komunitas bermain yang biasa melakukan aktivitas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, mengaku dimintai biaya Rp 1,9 juta.
Pemprov DKI melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (DTKTE) diminta menggandeng sejumlah perusahaan swasta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, penyelenggaraan Jakarta International Marathon itu akan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
sekitar 15 ribu warga DKI Jakarta penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat praktik judi online (judol) harus dikenai sanksi tegas diusulkan mendapat sanksi tegas
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meninjau kembali kelayakan penerima bansos, khususnya yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Rissalwan sepakat dengan keputusan Gubernur Pram yang menggunakan pendekatan hati-hati terkait pencabutan bansos ini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku tidak akan menarik penyaluran bantuan sosial (bansos) pada warga Jakarta yang kedapatan bermain judi online (judol).
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved