Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BAIK pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum memberikan kepastian mengenai jadwal pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga rentan dan warga miskin selama masa PPKM Darurat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menegaskan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat mengenai pemberian bansos.
"Kami masih menunggu dari pemerintah pusat. Prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat," kata Ariza di Jakarta, Selasa (6/7).
Dihubungi terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho pun mendesak agar bansos bisa segera diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Diprediksi Capai 7,5%
"Pemberian bansos segera baik yang dari Kemensos maupun dari Pemprov," kata Teguh saat dihubungi Media Indonesia, Senin (5/7).
Menurut dia, seketat apapun pelaksanaan PPKM, warga yang tergolong pekerja harian tidak akan bertahan berada di rumah karena urusan perut mereka tidak bisa disejahterakan pemerintah.
"Saya khawatir pengabaian ini makin menjadi di hari-hari berikutnya karena mereka tidak memiliki penghasilan akibat penyekatan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bansos pada PPKM Darurat akan diberikan sebesar Rp300 ribu. (OL-4)
Gubernur DKI Jakarta pastikan stok pangan aman, harga terkendali, dan pasokan gas LPG siap jelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Pemprov DKI juga mulai mengandalkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Terkait dukungan anggaran, politisi yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D mendukung segala kajian dan rencana yang memiliki dampak positif untuk masyarakat luas.
Skema kerja sama dengan pengembang di sepanjang trase akan mempermudah pengembangan MRT, terutama dalam pengelolaan TOD dan pembiayaan proyek.
Menurutnya, saling bantu antara daerah ini perlu dilakukan guna memudahkan menyelesaikan sebuah permasalahan.
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
PEMERINTAH mengucurkan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp17,5 triliun menjelang Lebaran 2026.
Gus Ipul menekankan bahwa akurasi data adalah fondasi utama agar program bantuan sosial (bansos) tidak lagi salah sasaran.
Pemerintah menyediakan dua kanal utama untuk cek penerima bansos Februari 2026 yang bisa diakses secara daring
PEMERINTAH menyiapkan anggaran senilai Rp12,83 triliun untuk paket stimulus ekonomi kuartal I 2026 yang mencakup diskon tiket transportasi, potongan tarif jalan tol, serta bansos.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved