Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BAIK pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum memberikan kepastian mengenai jadwal pemberian bantuan sosial (bansos) kepada warga rentan dan warga miskin selama masa PPKM Darurat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menegaskan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat mengenai pemberian bansos.
"Kami masih menunggu dari pemerintah pusat. Prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat," kata Ariza di Jakarta, Selasa (6/7).
Dihubungi terpisah, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho pun mendesak agar bansos bisa segera diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Diprediksi Capai 7,5%
"Pemberian bansos segera baik yang dari Kemensos maupun dari Pemprov," kata Teguh saat dihubungi Media Indonesia, Senin (5/7).
Menurut dia, seketat apapun pelaksanaan PPKM, warga yang tergolong pekerja harian tidak akan bertahan berada di rumah karena urusan perut mereka tidak bisa disejahterakan pemerintah.
"Saya khawatir pengabaian ini makin menjadi di hari-hari berikutnya karena mereka tidak memiliki penghasilan akibat penyekatan," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan bansos pada PPKM Darurat akan diberikan sebesar Rp300 ribu. (OL-4)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengevaluasi bahkan, jika diperlukan, mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anggotanya terlibat dalam aksi tawuran.
Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan evaluasi hingga pencabutan bansos bagi keluarga pelaku tawuran sebagai langkah tegas menekan aksi kekerasan di Jakarta.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk proaktif mengecek status kepesertaan melalui kanal resmi guna menghindari informasi palsu.
Gaji guru PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, tercatat hanya Rp300 ribu per bulan, menjadikannya salah satu isu yang paling disorot publik.
Transaksi judi online bagi 12.402 KPM bansos dengan kondisi tersebut sangat memprihatinkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved