PPKM Darurat Tak Halangi Sidang Tipikor

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali yang dilaksanakan sejak Sabtu (3/7) sampai Selasa (20/7) tidak menyurutkan pengadilan untuk menggelar sidang perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat dilaksanakannya Pengadilan Tipikor Jakarta, tetap melangsungkan sidang yang digelar secara luar jaringan (luring).

Humas PN Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono mengatakan pihaknya belum mendapat arahan untuk menggelar sidang secara dalam jaringan (daring). Ini disebabkan karena lingkungan pengadilan masih menunggu arahan lebih lanjut dari Mahkamah Agung (MA).

"Jadi kami hakim Senin pagi masih akan ke kantor, hanya dibatasi 25% saja yang hadir," kata Bambang melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Senin (5/7).

Ia menjelaskan sidang yang diprioritaskan untuk digelar adalah perkara pidana dengan masa penahanan terdakwa yang tidak bisa diperpanjang lagi. Adapun tujuannya adalah menghindari terdakwa bisa lepas demi hukum jika persidangannya ditunda.

"Tinggal kami koordinasi dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukumnya," tandas Bambang.

Hari ini, Pengadilan Tipikor Jakarta rencananya akan menggelar sidang perkara korupsi bantuan sosial (bansos) sembako covid-19 dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Adapun agenda persidangannya adalah pemeriksaan ahli.

Dalam perkara itu, Juliari diduga menerima suap sebesar Rp32,482 miliar dari fee yang dikutip ke para vendor bansos. Adapun pengumpulan fee dilakukan oleh dua anak buah Juliari, yakni Matheus Joko Santoso serta Adi Wahyono. Keduanya turut menjadi terdakwa di kasus itu. (OL-13)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Muhamad Fauzi