Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MA Rumuskan Mekanisme Persidangan di Tengah PPKM Darurat
MAHKAMAH Agung (MA) tengah menggodok mekanisme persidangan yang paling tepat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Itu untuk mengatur metode tatap muka berbasis protokol kesehatan maupun berbasis teknologi.
"Aturannya sedang dibahas melalui surat edaran Sekma (Sekretaris MA), kita tunggu. Kalau persidangan tentu diserahkan kepada pengadilan masing-masing," terang juru bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Media Indonesia, Jumat (2/7).
Andi mengatakan MA akan mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan sidang yang beradaptasi dengan kebijakan PPKM darurat. Sementara berdasarkan keputusan pimpinan MA, akan diterbitkan surat edaran Sekma yang mengatur jadwal masuk kantor bagi pegawai di lingkungan MA.
Bagi hakim agung, mengingat sebagian besar sudah berusia lanjut yang rentan tertular covid, dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan di rumah (WFH) masing-masing. Untuk itu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut yang memerlukan penanganan segera diserahkan kepada ketua kamar masing-masing.
"Begitu pula jika ada tugas mendesak atau keperluan untuk musyawarah majelis tentu hakim agung tetap masuk kantor," pungkas Andi.
Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting mengharapkan semua hakim tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Situasi ini serba sulit karena di satu sisi para hakim harus bertugas untuk menjawab kebutuhan akan kepastian dan keadilan hukum.
"Aspek kesehatan dan keselamatan hakim juga menjadi sangat rentan. Untuk itu, KY juga mengusulkan sektor hukum dan peradilan diperjelas statusnya (esensial atau kritikal) dalam skema PPKM Darurat yang dicanangkan pemerintah," jelasnya.
Beberapa skenario mitigasi seperti penyelenggaraan sidang secara virtual perlu kembali dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 dan No 4 Tahun 2020. Pelaksanaan persidangan secara tatap muka harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan.
KY juga sangat terbuka apabila terdapat masukan dan pertimbangan lain terkait pelaksanaan tugas hakim dalam masa pandemi covid-19 ini. Hal ini sesuai dengan salah satu kewenangan KY untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UU KY.
"Semoga solidaritas kita semua mampu memberikan kekuatan untuk melewati masa sulit ini," tutupnya. (P-2)
DIREKTUR Perusahaan Jasa Multi Media PT Mandira Utama Sukses (PT.MUS) Muhamad Saman didakwa menggelapkan pajak tahun 2018 sebesar Rp21,2 miliar. Terdakwa terancam hukuman enam tahun penjara.
MUHAMMAD Rizieq Shihab (MRS) menyinggung sikap Wali Kota Bogor Bima Arya yang berkoar-koar terkait kondisi kesehatan dirinya di media massa. Hal itu justru meresahkan masyarakat.
Hal tersebut dilakukan untuk mendorong hubungan yang lebih baik dengan pemerintah, sekaligus meningkatkan citra dalam isu keamanan.
Ratusan kaum muda bergabung dari berbagai negara di dunia seperti dari Jepang, Hong Kong, Turki, Zimbabwe, Asia, Asia Tenggara, dan kali ini Indonesia didaulat sebagai tuan rumah.
Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Rohayatie menyebutkan selama proses persidangan para hakim, jaksa penuntut umum (JPU) dan terdakwa berada di tiga tempat berbeda.
Sidang online tersebut menggunakan media video conference (konferensi video) yang memungkinkan adanya komunikasi jarak jauh antar hakim, jaksa, terdakwa, dan saksi.
"Kita harus menyamakan persepsi agar memiliki pemahaman yang sama terkait pelaksanaan UU SPPA dan keterampilan yang baik dalam menangani kasus ABH."
Keluarga meminta agar proses hukum pelaku dilakukan secara transparan melalui peradilan umum; tidak dipisah-pisahkan, ada yang di Peradilan Militer dan ada pelaku (sipil) di peradilan umum.
Aksi menentang rencana reformasi peradilan yang digulirkan pemerintahan sayap kanan yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, berlanjut hingga 11 minggu.
PRESIDEN Israel Isaac Herzog mendesak pemerintah untuk menghentikan perombakan peradilan yang diperdebatkan secara sengit.
Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan pemerintahan Joe Biden mendesak pemimpin Israel untuk merekatkan dua blok besar yang terbelah isu tersebut.
Pemerintah sayap kanan dan partai-partai oposisi Israel akan membuka pembicaraan mengenai reformasi peradilan yang kontroversial, setelah aksi pemogokan umum dan protes massal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved