Jumat 02 Juli 2021, 19:20 WIB

MA Rumuskan Mekanisme Persidangan di Tengah PPKM Darurat

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
MA Rumuskan Mekanisme Persidangan di Tengah PPKM Darurat

MI/BENNY BASTIANDY
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Cianjur, Jawa Barat, sedang melaksanakan persidangan secara virtual, pekan lalu.

 

MA Rumuskan Mekanisme Persidangan di Tengah PPKM Darurat

MAHKAMAH Agung (MA) tengah menggodok mekanisme persidangan yang paling tepat di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Itu untuk mengatur metode tatap muka berbasis protokol kesehatan maupun berbasis teknologi.

"Aturannya sedang dibahas melalui surat edaran Sekma (Sekretaris MA), kita tunggu. Kalau persidangan tentu diserahkan kepada pengadilan masing-masing," terang juru bicara MA Andi Samsan Nganro kepada Media Indonesia, Jumat (2/7).

Andi mengatakan MA akan mengeluarkan surat edaran untuk pelaksanaan sidang yang beradaptasi dengan kebijakan PPKM darurat. Sementara berdasarkan keputusan pimpinan MA, akan diterbitkan surat edaran Sekma yang mengatur jadwal masuk kantor bagi pegawai di lingkungan MA.

Bagi hakim agung, mengingat sebagian besar sudah berusia lanjut yang rentan tertular covid, dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan di rumah (WFH) masing-masing. Untuk itu hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut yang memerlukan penanganan segera diserahkan kepada ketua kamar masing-masing.

"Begitu pula jika ada tugas mendesak atau keperluan untuk musyawarah majelis tentu hakim agung tetap masuk kantor," pungkas Andi.

Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting mengharapkan semua hakim tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Situasi ini serba sulit karena di satu sisi para hakim harus bertugas untuk menjawab kebutuhan akan kepastian dan keadilan hukum.

"Aspek kesehatan dan keselamatan hakim juga menjadi sangat rentan. Untuk itu, KY juga mengusulkan sektor hukum dan peradilan diperjelas statusnya (esensial atau kritikal) dalam skema PPKM Darurat yang dicanangkan pemerintah," jelasnya.

Beberapa skenario mitigasi seperti penyelenggaraan sidang secara virtual perlu kembali dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 dan No 4 Tahun 2020. Pelaksanaan persidangan secara tatap muka harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan.

KY juga sangat terbuka apabila terdapat masukan dan pertimbangan lain terkait pelaksanaan tugas hakim dalam masa pandemi covid-19 ini. Hal ini sesuai dengan salah satu kewenangan KY untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UU KY.

"Semoga solidaritas kita semua mampu memberikan kekuatan untuk melewati masa sulit ini," tutupnya. (P-2)

Baca Juga

Antara/Idhad Zakaria

Penyidikan Kasus HAM Paniai Diminta Transparan 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:15 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM itu menilai pembentukan tim penyidik Kejagung itu sebagai langkah yang baik. Namun, ia menyoroti unsur masyarakat...
Ilustrasi

Tokoh Non-Parpol Punya Elektabilitas Tinggi, Butuh Logistik kuat Untuk Nyapres 

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:00 WIB
Figur kuat non-parpol dinilai sangat memahami betul bahwa elektabilitas mereka akan sia-sia apabila tidak mendapatkan restu dari...
MI/Susanto

Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Siapkan Lagi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

👤Dhika Kusuma WInata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 22:00 WIB
"Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya