Ignasius Jonan Ditunjuk jadi Komisaris Perusahaan Teknologi

BUMN Tekstil Disiapkan, Pemerintah Bidik Kebangkitan Industri Pascapailit Sritex

Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.

Danantara Berencana Dirikan BUMN Tekstil di Tengah Tekanan Industri

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil. 

Asep Wahyuwijaya Sambut Baik Keinginan Pemerintah Bangun BUMN Tekstil

ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis. 

Komisi VI DPR RI Dukung Kritik Prabowo Soal BUMN Rugi Minta Tantiem

Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.

Raih Gelar Doktor dari Unpad, Anisha Desiliana Resti Tawarkan Formulasi Kemandirian BUMN untuk Kesejahteraan Rakyat

Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.

Prabowo Sebut Banyak Direksi BUMN Dablek

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.

Prabowo Diminta Buktikan Ganti Komisaris BUMN dari Kader Parpol

Langkah Presiden Prabowo Subianto membenahi BUMN perlu disertai dengan perombakan jajaran komisaris yang diisi oleh kader partai politik

Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan Dinilai Tepat untuk Cegah Konflik Kepentingan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara resmi melarang wakil menteri (wamen) rangkap jabatan merupakan hal yang tepat untuk menerapkan prinsip pemerintahan yang baik (good governance)

Istana Respons Putusan MK soal Larangan Wamen Rangkap Jabatan

ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan

MK Putuskan Wamen Dilarang Rangkap Jabatan, Diberi Waktu 2 Tahun untuk Terapkan Aturan

MK resmi melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan dan diberi waktu 2 tahun untuk terapkan aturan

Dasco Sebut Prabowo Sengaja Taruh Wamen Sebagai Komisaris untuk Awasi Kinerja BUMN

WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan wakil menteri (wamen) yang rangkap jabatan sebagai komisaris perusahaan BUMN merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Istana Sebut Wamen Rangkap Jabatan Komisaris Tak Langgar Aturan

Pasalnya dalam undang-undang tersebut mengatur larangan rangkap jabatan terhadap menteri, sementara untuk wakil menteri atau wamen tidak ada larangan serupa.

Isra Mikraj Menjawab Krisis Konten Media Sosial

Memberantas Kemiskinan Ekstrem hingga 0%

BRICS+ Adang Ancaman Trump-Netanyahu

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia