Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pusat Statistik (BPS) memberikan skor 3,84 untuk indeks perilaku antikorupsi (IPAK) Indonesia pada 2021. Skor itu meningkat 0,04 poin dibanding tahun sebelumnya.
"Skor IPAK 2021 dikategorikan sangat antikorupsi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Rabu (16/6).
Ipi mengatakan skor IPAK maksimal ada pada angka lima. Skor IPAK akan berbahaya jika ada pada angka nol sampai 1,25.
Baca juga: Kejagung Selisik Kasus Impor Emas dari Singapura
Ada dua hal yang menjadi tolak ukur IPAK pada 2021. Pertama, kata Ipi, terkait dengan persepsi dan penilaian masyarakat terhadap bentuk perilaku korupsi yang dianggap lumrah oleh masyarakat.
"Kedua, mengukur pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan publik dan pengalaman lainnya," ujar Ipi.
KPK mengaku senang dengan skor tahun ini. Apalagi, mendapatkan peningkatan angka dari empat tahun sebelumnya.
"IPAK 2021 terjadi peningkatan pada persepsi masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai antikorupsi khususnya pada lingkup keluarga dan komunitas, serta terkait pengalaman lainnya," tutur Ipi.
Lembaga Antikorupsi bakal memacu kinerja usai mendapatkan skor IPAK yang bagus. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan publik yang jauh dari kata korupsi.
"KPK akan terus mendorong pendidikan antikorupsi untuk membangun budaya antikorupsi dengan mewujudkan aparatur negara dan masyarakat yang berintegritas," tegas Ipi.
KPK juga berharap skor IPAK itu bisa membuat pejabat negara makin anti dengan kata korupsi. Lembaga Antikorupsi butuh komitmen para pejabat untuk membuat Indonesia bebas dari sikap koruptif.
"KPK berharap upaya-upaya pencegahan korupsi, terutama terkait upaya peningkatan kesadaran dan perilaku masyarakat untuk menolak gratifikasi, penyuapan, pemerasan, dan nepotisme, semakin masif dilakukan oleh seluruh pemangku-kepentingan," kata Ipi. (OL-1)
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
KPK bongkar modus 'target setoran' THR Bupati Cilacap Syamsul Auliya. RSUD hingga Puskesmas dipalak hingga Rp100 juta sejak 2025. Cek kronologinya.
KPK menetapkan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sebagai tersangka pemerasan Rp610 juta dari 23 dinas untuk bagi-bagi THR Forkopimda.
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
KPK resmi menahan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Sadmoko terkait kasus pemerasan. Keduanya dijebloskan ke Rutan Merah Putih.
KPK mengimbau seluruh penyelenggara negara dan aparatur sipil negara untuk menjaga integritas jabatan dengan tidak menerima ataupun.
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegasan ini disampaikan Gubernur Andra Soni dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 tingkat Provinsi Banten yang berlangsung di SMAN 1 Kabupaten Tangerang
Peneliti senior Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Arsil dan pegiat antikorupsi Natalia Soebagjo mewakili 10 amici lainnya menyampaikan isi amicus curiae.
Pemkot Bandung telah melibatkan TNI-Polri dalam pendidikan karakter, sehingga pendidikan antikorupsi menjadi target selanjutnya untuk diadopsi menjadi muatan lokal.
PEMERINTAH Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar sosialisasi kampanye antikorupsi serentak melalui program pariwara antikorupasi 2025.
Sinergi lintas organisasi penting untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi dan memberantas korupsi di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved