Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
DIREKTUR Jenderal Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Muhammad Syafii Nasution mengakui adanya pemberian pengerjaan paket pengadaan sembako ke anggota DPR RI Fraksi PDIP Ihsan Yunus senilai Rp54 miliar lebih.
Berdasarkan berita acara pemeriksaan Syafii yang dibacakan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ihsan sempat mendatanginya dan menyampaikan maksud untuk ikut mengerjakan paket pengadaan bantuan bencana covid-19 di Direktorat PSKBA.
"Saat itu saya langsung menyatakan siap dan mengiyakan permintaan beliau, dikarenakan saya mengetahui saudara Ihsan Yunus memang sangat dekat dengan Pak Menteri Juliari Peter Batubara dan saya juga mengetahui saudara Ihsan Yunus sering bertamu ke ruangan Pak Menteri," kata jaksa KPK Ikhsan Fernandi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (14/6).
Keterangan tersebut dibenarkan Syafii. Dalam BAP-nya, Syafii juga mengatakan langsung memanggil anak buahnya, yakni Matheus Joko Santoso dan Beni untuk langsung mengurus proses administrasi paket-paket pengadaan Ihsan. Adapun paket milik Ihsan dioperasikan oleh Agustri Yogasmara dan Iman Ikram.
"Selanjutnya saudara Ihsan Yunus mendapatkan paket sebesar Rp54.430.150.000," ungkap Ikhsan.
"Saat itu saya sudah melaporkan ke atasan saya langsung Pepen Nazarudin selaku Dirjen Limjansos tekrait dengan permintaan paket dari saudara Ihsan Yunus. Pepen selanjutnya memerintahkan saya untuk ikuti saja karena beliau orangnya menteri," lanjutnya.
"Betul," aku Syafii.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kendal Terima Titipan Sing$48 Ribu dari Juliari
Peket tersebut terdiri dari pengadaan cairan desinfektan terkait covid-19 dan sembako. Untuk pengadaan bansos sembako di Direktorat PSKBA, Ihsan mendapatkan 115 ribu paket yang dikerjakan PT Siber Teknologi Nusantara. Adapun nilai total keseluruhan pengerjaan paket mencapai Rp23 miliar.
Kendati demikian, Syafii mengaku tidak mengetahui jika Ihsan juga mendapatkan kuota paket pengadaan bansos sembako di Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS). Diketahui, Juliari terlibat dalam rasuah pengadaan sembako covid-19 Jabodetabek di PSKBS.
"Pernah enggak saksi dengar selain mengerjakan di PSKBA, (Ihsan) ada mengerjakan 400 ribu paket yang dioperatori Yogas (Agustri Yogasmara) dan Iman Ikram?" tanya jaksa KPK Mohamad Nur Azis.
"Tidak tahu," tandas Syafii.
Sebelumnya, Matheus yang menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pengadaan bansos covid-19 di Direktorat PSKBS menyebut Ihsan mengkoordinir 400 ribu paket sembako dari 1,9 juta paket. Selain Ihsan, anggota DPR RI dari Fraksi PDIP lainnya, yakni Herman Hery juga mendapatkan kuota 1,9 juta paket.
"Dari total 1,9 juta paket per tahap, di situ ada pembagian satu juta paket informasinya dikoordinir oleh Pak Herman Hery, kemudian yang 400 ribu paket dikoordinir oleh Pak Ihsan Yunus, kemudian 200 ribu paket direkomendasi oleh Pak Juliari sendiri, 300 ribu disampaikan untuk pada waktu itu istilahnya Bina Lingkungan," jelas Matheus, Senin (7/6). (P-5)
SEKRETARIS Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa menilai upah sebagian kepala daerah masih terlalu kecil.
Eks Wakapolri Oegroseno, menyarankan agar penyidikan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada Polri.
Kejagung dinilai menggunakan pasal keranjang sampah dalam pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pemberian kredit oleh Bank DKI Jakarta dan BJB pada Sritex
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, sejak berkas perkara dikembalikan, penyidik Bareskrim belum mengirimkan perbaikan sesuai catatan JPU.
TERSANGKA kasus impor gula Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, menagih salinan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi dasar dari proses hukum
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dalil dalam gugatan politisi itu dinilai tidak jelas.
KPK menduga adanya perintah ploting kuota untuk perusahaan dari mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dalam pengadaan bansos presiden
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
JPU pada KPK menghadirkan matnan mensos Juliari Batubara dan Komisaris PT Dosni Roha Logistik Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo dalam persidangan dugaan korupsi bansos di kemensos.
KPK memeriksa Juliari Peter Batubara terkait kasus dugaan rasuah penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga penerima harapan (KPM) di Kementerian Sosial (Kemensos).
KPK belum melihat ada keterlibatan mantan mensos Juliari Barubara dalam dugaan korupsi penyaluran bansos berat di kemensos.
Butut dua kali kasus dugaan korupsi bansos, menteri dari PDI Perjuangan berpotensi dicap negatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved