F-Demokrat: APBN 2022 Harus Disusun Bijak untuk Pemulihan Ekonomi

KERANGKA Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2022 akan menjadi acuan bersama bagi Pemerintah dan DPR RI dalam membahas RAPBN 2022.

Dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 yang masih membayangi di tahun mendatang, maka APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal harus dapat melanjutkan perannya dalam upaya pemulihan ekonomi serta dalam proses penyusunan harus secara bijak dan hati-hati.

Fraksi Partai Demokrat mengingatkan, APBN 2022 akan menjadi masa transisi pemerintah untuk memasuki APBN 2023 dimana ambang batas defisit maksimal akan kembali ke angka 3%. Demikian dipaparkan Anggota DPR RI Irwan saat mewakili F-Demokrat memaparkan Pandangan Fraksi-Fraksi atas Penyampaian Pemerintah terhadap KEM-PPKF Tahun 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Anggota Komisi V DPR RI tersebut menuturkan, F-Demokrat meminta pemerintah lebih realistis dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2022 dengan mempertimbangkan pencapaian target pertumbuhan 2021 yang pada kuartal I masih mengalami kontraksi minus 0,74%.

F-Demokrat juga meminta pemerintah untuk mencermati fenomena inflasi rendah, di tengah resesi ekonomi saat ini, karena melihat proyek inflasi Pemerintah di tahun 2022 sebesar 2,0% – 4,0%.

F-Demokrat, kata Irwan, berharap KEM-PPKF 2022 menjadi momentum untuk dilakukannya konsolidasi fiskal baik dari sisi penerimaan, belanja, serta pembiayaan sehingga diperoleh postur APBN 2022 yang sehat, prudent, antisipatif dan mampu menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang untuk melanjutkan pemulihan ekonomi tahun 2021 yang masih mengalami kendala.

“Seperti adanya iklim yang belum kondusif, masih tingginya biaya investasi dan belum efisiennya regulasi serta situasi yang tidak bisa diprediksi akibat pandemi Covid-19 yang masih membayangi,” paparnya.

Selain itu, dalam upaya pemulihan ekonomi tahun 2022, belanja negara diharapkan dapat memiliki multiplier effect yang kuat terhadap perekonomian serta efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maka, tutur Irwan, F-Demokrat meminta pemerintah untuk terus mendorong terjadinya belanja negara yang bersifat result based, efektif, efisien, terukur dan teruji sehingga pelaksanaan anggaran tidak sekedar business as usual.

“Berdasarkan catatan kritis di atas, maka F-Demokrat menyatakan menerima KEM dan PPKF 2022 untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat selanjutnya. F-Demokrat akan senantiasa mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk keluar dari krisis dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, teruji, terukur, efektif dan efisien,” pungkas Irwan. (RO/OL-09)