PENGAMAT politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengatakan tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dalam acara partai di Jawa Tengah, mensinyalkan bahwa Puan Maharani tengah menunjukkan sebagai tokoh berpengaruh dalam partai tersebut.
Tidak diundangnya Ganjar dalam acara itu disebut sebagai teguran dari pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan terhadap sikap Ganjar.
"Mungkin aja Mbak Puan sedang menunjukan power-nya sebagai tokoh berpengaruh dan salah satu calon penerus bu Megawati sebagai Ketua PDI Perjuangan yang akan datang," ujar Qodari ketika dihubungi, Selasa (25/5).
Selain itu, Qodari menyampaikan ada variabel kedua yang menjadi alasan DPP PDI Perjuangan bersikap seperti itu. Fakta bahwa Jawa Tengah, terang Qodari, yang merupakan daerah pemilihan dari Puan sehingga ia punya gagasan, ide, dan batasan yang tidak diikuti oleh Ganjar. Maka, terang Qodari, amat mungkin Puan tersinggung
Ia mencontohkan, batasan-batasan dan manajemen politik dari partai, diikuti oleh Joko Widodo yang dahulu merupakan Wali Kota Solo, terwujud negosiasi dan relasi yang baik antara Puan selaku pimpinan DPP dan Joko Widodo kader PDI Perjuangan yang ditugaskan menjadi pimpinan daerah.
Hal itu, terang Qodari, juga terjadi saat putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming menjadi Wali Kota Solo saat ini.
Qodari menjelaskan, dalam kacamata pemerintahan, penguasa daerah adalah kepala daerah. Tetapi pada struktur partai, Puan sebagai pimpinan DPP PDI Perjuangan sekaligus tokoh yang memengang daerah pemilihan di Jawa Tengah sehingga menurutnya ada negosiasi.
"Ini tidak ketemu atau negosiasi tidak berjalan dengan baik antara Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah dengan mbak Puan sebagai pimpinan DPP PDI Perjuangan," tuturnya.
Karena hal itu, Qodari berpendapat kemungkinan pengurus DPP PDI Perjuangan menganggap Ganjar telah melanggar batasan-batasan tersebut. Padahal, imbuh Qodari, saat pencalonan Ganjar sebagai Gubernur, pengurus DPP PDI Perjuangan berjasa besar.
"Keputusan (mencalonkan Ganjar) cukup mendadak, bahkan banyak yang kaget juga sebab diduga rekomendasi (PDI Perjuangan) diberikan pada Hadi Prabowo ketika itu menjabat sebagai sekretaris daerah di Jawa Tengah. Tapi kemudian diputuskan dukungan DPP diberikan pada Ganjar yang saat itu surveinya masih rendah," ujar Qodari.
Ia beranggapan mungkin ada batasan yang dilanggar oleh Ganjar, mengingat ada peran Puan dan Ketua Tim Pemenangan PDI Perjuangan Bambang Wuryanto pada saat naiknya Ganjar sebagai gubernur.
"Kalau pakai istilah mungkin mas Ganjar dianggap sebagai kacang lupa kulitnya atau status akun mba Puan pedot oyot atau putus dengan akar," ucapnya.
Qodari menambahkan, bahwa wilayah Jawa Tengah merupakan episentrum atau basis kekuatan dari PDI Perjuangan. Oleh karena itu, kekuasaan partai harus kuat dan dominan. Sehingga, menurut DPP, tidak boleh ada tokoh yang terkesan bermain sendiri terkait pencalonan presiden 2024.
"ini persoalan mendasar dan martabat DPP PDI Perjuangan. Kalau kejadian seperti ini di provinsi lain di Kalimantan Barat agak lain ceritanya. Tapi ini terjadi di Jawa Tengah, sensitivitas politiknya sangat strategis, bukan hanya Jawa Tengah merupakan daerah pemilih Puan, tapi juga basis dan tanah PDI Perjuangan, atau kandang banteng," tukasnya. (Ind/OL-09)
