DUKUNGAN terhadap negara Palestina terus mengalir dari berbagai penjuru dunia. Beberapa kelompok masyarakat di Indonesia bahkan turut melakukan aksi solidaritas dengan turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap tindak kekejaman yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina.
Tanpa mengurangi rasa empati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau kepada masyarakat untuk tidak berlebih-lebihan dalam melakukan aksi solidaritas tersebut. Apalagi, dukungan yang sedianya bernilai positif itu malah disertai hal-hal lain yang dianggap mengganggu ketertiban umum serta mengabaikan protokol kesehatan.
“Saya mohon masyarakat menyikapi secara proporsional, tidak berlebih-lebihan. Mengingat kita sendiri juga sedang dalam suasana prihatin yaitu bagaimana kita berupaya keras untuk menangani wabah covid-19 dengan segala dampaknya,” ungkap Muhadjir dalam keterangan resmi, Senin (24/5).
Ia pun mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dalam memberikan sumbangan yang dimaksudkan untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban. Menurutnya, sumbangan tersebut sebaiknya disalurkan melalui badan atau lembaga resmi yang telah memiliki izin atau otoritas dari Kementerian Sosial.
Baca juga: Konteks Politik Konflik Israel-Palestina dan Solusinya
Hal tersebut guna mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana bantuan sosial kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk warga Palestina. Di samping itu juga untuk bisa tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan gotong-royong di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kita juga harus pastikan sumbangan-sumbangan itu betul-betul tepat sasaran dan tidak ada yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Momentum-momentum di mana masyarakat terdorong karena empatinya, rasa kegotong-royongannya kemudian mengeluarkan bantuan-bantuan itu agar jangan sampai dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab,” pungkas Menko PMK.
Sebagaimana diketahui, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah memastikan bahwa dukungan Pemerintah Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka merupakan amanat konstitusi. Amanat itu mengacu pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dalam pertemuan offline di depan sidang Majelis Umum PBB ke-67 di New York (20/5) yang dihadiri 103 negara, Menlu Retno Marsudi menegaskan sikap Indonesia atas isu Palestina.
"Dalam pernyataan saya, saya menegaskan satu pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri, yaitu berapa lama lagi kita akan membiarkan kejahatan tersebut terus berlangsung. Kita semua memahami bahwa konflik ini bersifat asimetris, yaitu antara Israel sebagai penjajah, dan bangsa Palestina yang diduduki dan terus menerus ditindas," kata menlu dua periode ini.
"Saya tekankan bahwa dalam penjajahan dalam konflik Israel-Palestina adalah isu utama. Jadi sekali lagi, isu utamanya adalah mengenai penjajahan," Kata Retno.
Masyarakat internasional berutang pada bangsa Palestina, yaitu sebuah kemerdekaan bangsa Palestina yang terus tertunda untuk berdampingan dan setara dengan kita semua," tegasnya. (OL-4)
