Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI memiliki fleksibilitas dalam membantu masyarakat.
"Pemda atau birokrasi pada umumnya tidak fleksibel untuk merespons suatu hal, karena harus ada perencanaan, anggarannya sudah dialokasikan, dan seterusnya. Tapi mungkin fleksibiltas bisa dilakukan di Baznas," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas RI kemarin.
Lebih lanjut, Pratikno menilai fleksibilitas ini menjadi salah satu keunggulan Baznas yang dapat memberikan peran pelengkap dalam hal birokrasi yang kaku dan sering membuat respons terhadap kebutuhan masyarakat berjalan lambat.
Baznas juga dikatakan tidak hanya berperan dalam menyalurkan zakat, tetapi mampu mengisi ruang-ruang yang belum sepenuhnya dijangkau pemerintah. Menurutnya, peran Baznas sangat strategis karena dapat hadir lebih cepat dalam menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor.
"Fleksibilitas bisa dilakukan di Baznas, sehingga bisa menutup kelemahan pemerintah yang tidak fleksibel. Ini akan sangat membantu, khususnya untuk program-program yang sangat urgent," ujarnya.
Pratikno menegaskan sektor kesehatan, pendidikan, dan penanganan bencana merupakan bidang prioritas yang membutuhkan dukungan cepat dan tepat. Kontribusi Baznas di tiga sektor itu, sangat penting untuk mengurangi beban publik yang berisiko tinggi jika penanganannya terlambat.
Pratikno juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan Baznas tidak hanya berhenti di level pusat, melainkan dapat menginspirasi lahirnya koalisi di daerah.
Menurutnya, kehadiran Baznas di daerah bisa menjadi motor penggerak sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga zakat.
"Kami mengharapkan sekali, kerja sama ini bisa mendorong munculnya koalisi di daerah dalam mengatasi persoalan-persoalan pembangunan manusia. Kalau Baznas ada tim yang kita bisa sama-sama membahas secara detail kerja sama, nanti dari kami siap," tutur Pratikno. (H-3)
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Menko PMK Pratikno menyampaikan perkembangan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Proses pemulihan menunjukkan kemajuan signifikan berkat kerja bersama pemerintah dan masyarakat.
Pratikno, mengatakan bahwa 10 tahun lalu, Indonesia mengambil keputusan berani dengan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyebut bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh terasa sangat berat.
Pemerintah, lanjutnya, mendorong pemanfaatan kecerdasan artifisial sebagai solusi atas berbagai persoalan bangsa—mulai dari mitigasi bencana hingga layanan dasar bagi kelompok rentan.
Ketua BAZNAS Kota Tangsel Mohamad Subhan mengutarakan sinergi antar-lembaga zakat menjadi kunci dalam menggali potensi zakat secara optimal, khususnya di Provinsi Banten.
Ada 10 tenant ZCorner di Universitas Wahid Hasyim Semarang yang siap melayani dan memanjakan lidah para mahasiswa.
Momentum penyerahan bantuan saat ini dinilai tepat karena telah memasuki tahap pemulihan, khususnya pembangunan hunian sementara dan hunian tetap korban bencana.
Selain proses evakuasi, Baznas juga mengaktifkan layanan Dapur Air di lokasi banjir bandang dan longsor di Bandung Barat.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menetapkan besaran zakat fitrah tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp50.000 per jiwa atau setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras premium.
Baznas RI telah menyiapkan 29 program unggulan Ramadan 1447 H guna meningkatkan kesejahteraan mustahik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved